Web Analytics
HARMONISASI RPERPRES PENGELOLAAN BENDA MUATAN KAPAL TENGGELAM

Berita/Kegiatan DJPP

 

Jakarta – Unan Pribadi, Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan II memimpin rapat pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengelolaan Benda Muatan Kapal Tenggelam. Mengingat masih dalam kondisi pandemi Covid-19, pembahasan ini dilakukan secara hybrid bertempat di Aviary Hotel Bintaro dan virtual melalui video conference, Rabu (12/01/2022).

Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengelolaan Benda Muatan Kapal Tenggelam ini merupakan peraturan yang diprakarsai oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sebelumnya, Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1992 tentang Pembagian Hasil Pengangkatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam antara Pemerintah dan Perusahaan telah mengatur mengenai pengelolaan benda muatan kapal tenggelam. Hanya saja, peraturan tersebut sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum saat ini.

Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) adalah benda muatan kapal tenggelam yang memiliki nilai sejarah, ilmu pengetahuan, budaya, dan/atau ekonomi yang berada di dasar laut. Pengelolaan BMKT yang merupakan milik negara asing dilakukan setelah berkoordinasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri dan/atau Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.

Untuk memperoleh hasil pembahasan yang komprehensif, dalam rapat ini hadir perwakilan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Keuangan, TNI Angkatan Laut, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.