Web Analytics
PERKUAT TUGAS DAN FUNGSI KEMENKUMHAM

Berita/Kegiatan DJPP

 

Jakarta - Direktorat Perancangan Peraturan Perundang-undangan melaksanakan rapat koordinasi internal dalam rangka rencana penyusunan Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Selasa (11/01/2022). Rapat diselenggarakan secara hybrid bertempat di ruang rapat Legiprudensi dan virtual melalui video conference.

Rapat yang dipimpin oleh Cahyani Suryandari, Direktur Perancangan Peraturan Perundang-undangan ini melibatkan Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, seluruh Pimpinan Tinggi Pratama, Perancang Perundang-undangan Ahli Utama, para pejabat struktural serta Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan di lingkungan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan. Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2022 yang merupakan inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI). 

Dalam rapat dimaksud, Prof. Benny Riyanto, Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan memberikan arahan kepada seluruh Pimpinan Tinggi Pratama, Perancang Perundang-undangan Ahli Utama, para pejabat struktural serta Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan di lingkungan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan agar memanfaatkan momentum Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan secara baik untuk memperkuat tugas dan fungsi dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam pembentukan peraturan perundang-undangan ke depan.