Web Analytics
PENGHARMONISASIAN RANCANGAN PERATURAN BPOM TENTANG KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PEGAWAI

Berita/Kegiatan DJPP

 

Jakarta - Kelompok Kerja Pengharmonisasian VII melaksanakan rapat pengharmonisasian Rancangan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Rapat dihadiri oleh perwakilan dari KASN, Sekretariat Kabinet, serta unit terkait di lingkungan BPOM. Rapat dibuka dan dipimpin oleh Koordinator Kelompok Substansi Peraturan Perundang-undangan BPOM, Henny.

Pimpinan rapat menyampaikan bahwa Rancangan Peraturan BPOM ini akan menggantikan Peraturan sebelumnya yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, Pembina Pokja Pengharmonisasian VII untuk memberikan arahan mengenai penekanan penjelasan apa yang melatar belakangi penyusunan Rancangan Peraturan Badan ini. “Apakah akan dibentuk Majelis Kode Etik baru? Padahal dalam Peraturan sebelumnya juga sudah mengatur mengenai Pembentukan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku. Jika maksudnya meneruskan yang sudah ada, maka perlu disebutkan dalam Pasal Peralihan bagaimana status Majelis yang lama. Selain itu, siapa yang dapat memberikan sanksi kepada terlapor”, ujar Liestiarini.

Nurhasni Anwar, dari KASN, menyatakan bahwa KASN berwenang untuk melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kode etik dan kode perilaku ASN.  KASN menetapkan Peraturan KASN Nomor 8 Tahun 2020 tentang tentang Pedoman Pengawasan terhadap Pelaksanaan Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Aparatur Sipil Negara di Instansi Pemerintah yang diharapkan dapat menjadi pedoman bagi instansi pemerintah dalam menyusun peraturan tentang Kode Etik dan Kode Perilaku. Lebih lanjut, Nurhasni Anwar menyampaikan bahwa sampai saat ini baru 80% lembaga membuat peraturan tersebut. Pada peraturan sebelumnya, BPOM menjabarkan nilai PIKKIR ke dalam kode etik dan kode berdasarkan penjabaran dari nilai PIKKIR, namun belum memasukkan nilai ASN dalam kode etik dan kode perilaku, serta nilai organisasi, kode etik dan kode perilaku, internalisasi, institusionalisasi, serta externalisasi agar pihak luar tahu kode etik dan kode perilaku institusi.

Sekretariat Kabinet yang diwakili oleh Andi Anugrah Pawi menyampaikan bahwa rancangan peraturan ini tidak memerlukan persetujuan presiden karena bersifat internal. Rika Kania, Biro SDM BPOM, memberikan penjelasan apa yang melatarbelakangi penyusunan serta sistematika pengaturan substansi. Ada beberapa catatan yang perlu dilakukan pembahasan lebih lanjut, yaitu pertama dasar hukum menjatuhkan sanksi yang dikenakan kepada pegawai yang dikenakan tindakan administratif lebih dari 1 kali dan perlu diatur secara tegas kapan sanksi diberikan secara terbuka atau tertutup Pasal 36 ayat (5) hal ini berkaitan dengan Pasal 34 ayat (2).