Web Analytics
PENGHARMONISASIAN PERATURAN BPOM

Berita/Kegiatan DJPP

 

Jakarta – Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan dalam hal ini dilaksanakan oleh Pokja VII Pengharmonisasian melaksanakan pengharmonisasian Rancangan peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Penarikan dan pemusnahan Obat yang tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat, Mutu, dan Label secara virtual, Rabu (1/12/2021). Rapat dipimpin oleh Direktur Litigasi Peraturan Perundang-undangan, Liestiarini Wulandari, S.H., M.H. Pembahasan ini dihadiri oleh Kepala Biro Hukum BPOM, Reghi Perdana, perwakilan Sekretariat Kabinet, Teguh Perkasa, Kementerian PAN-RB, Redi, Badan Pelatihan Kesehatan, serta unit teknis lain yang ada di Kementerian Kesehatan terkait kelembagaan. 

Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan ini merupakan salah satu tahapan dalam pembentukan peraturan menteri/lembaga sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, atau Rancangan Peraturan dari Lembaga Nonstruktural oleh Perancang Peraturan Perundang-Undangan. Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tersebut juga merupakan syarat formil pembentukan peraturan menteri/lembaga untuk dapat ditetapkan dan dilakukan pengundangan dalam berita negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pimpinan rapat menyatakan bahwa karena Rancangan Peraturan BPOM ini merupakan peraturan yang akan mencabut Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penarikan dan Pemusnahan Obat yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat, Mutu, dan Label. “Pastikan seluruh materi yang terdapat di dalam peraturan tersebut terakomodir dalam Rancangan Peraturan ini sehingga tidak menimbulkan kekosongan hukum, demikian juga terkait pengaturan mekanisme penarikan, monitoring dan evaluasi, pedoman yang ada dalam Lampiran juga perlu mendapat perhatian”, ujar pimpinan rapat. Direktorat Standarisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif, yang dalam ini disampaikan oleh Ade Irma memaparkan latar belakang perlunya disusun Rancangan Peraturan BPOM ini. Rapat pengharmonisasian dilanjutkan dengan membahas rancangan yang dipandu oleh Ketua Kelompok Kerja Pengharmonisasian VII, Nurfaqih Irfani.