Web Analytics
PLENO PENGHARMONISASIAN RPP KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL

Berita/Kegiatan DJPP

 

Jakarta – Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan melalui Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan menyelenggarakan rapat pleno pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Kekayaan Intelektual Komunal. Pleno diselenggarakan secara virtual melalui video conference, Rabu (01/12/2021).

Pleno dipimpin oleh Kepala Sub Direktorat Harmonisasi Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia, Wahyudi Putra, S.H., M.H. Pleno pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi peraturan perundang-undangan ini dapat menghindari benturan regulasi baik secara vertikal maupun horizontal dan juga dapat memberikan kepastian hukum. Rapat pleno pengharmonisasian, pemantapan, dan pembulatan konsepsi dilaksanakan untuk memperoleh masukan dari kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, dan/atau lembaga lain terhadap substansi Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Kekayaan Intelektual Komunal.

Dalam pembahasan ini dijabarkan bahwa pentingnya Peraturan Pemerintah tentang Kekayaan Intelektual Komunal didasari oleh fakta bahwa keragaman budaya dan kekayaan alam Indonesia dalam bentuk ekspresi budaya tradisional, pengetahuan tradisional, sumber daya genetik, indikasi asal, dan potensi indikasi geografis merupakan modal dasar pembangunan nasional. Pembahasan dihadiri secara virtual oleh perwakilan dari Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kementerian lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pertanian, Kementerian Dalam Negeri, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Kementerian Kesehatan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Luar Negeri, dan BRIN. Selain itu, hadir pula sejumlah tenaga ahli yaitu Miranda Risang Ayu Palar dan Zafrullah Salim.