Web Analytics
SIDANG PERKARA UU TNI

Berita/Kegiatan DJPP

 

Jakarta – Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan melalui Direktorat Litigasi Peraturan Perundang-undangan menghadiri panggilan Sidang Perkara Nomor 62/PUU-XIX/2021 Pengujian Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia terhadap UUD Negara RI Tahun 1945. Sidang digelar oleh Mahkamah Konstitusi melalui video conference.

Sidang perkara yang beragendakan Pemeriksaan Pendahuluan (I) ini dihadiri oleh Direktur Litigasi Peraturan Perundang-undangan, Liestiarini Wulandari, S.H., M.H., beserta jajarannya. Sebagai Hakim Ketua, Arief Hidayat memimpin jalannya sidang dengan didampingi oleh dua orang hakim anggota. Turut hadir dalam sidang yaitu Hardiansyah, Bayu Widiyanto, dan A. Ismail Irwan Marzuki, selaku pemohon, serta Iqbal Tawakkal Pasaribu, Kurniawan, dan Ade Yan Yan Hasbullah, selaku kuasa hukum pemohon.

Dalam kesempatan yang diberikan oleh hakim, Kuasa Hukum Pemohon, Kurniawan, menyatakan Pasal 53 dan Pasal 71 huruf a Undang‑Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia bertentangan dengan Undang‑Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai ketentuan usia pensiun pada prajurit Tentara Nasional Indonesia disamakan dengan ketentuan usia pensiun pada anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan perwira Tentara Nasional Indonesia yang mempunyai jabatan tertentu dan masih dibutuhkan dalam tugas Tentara Nasional Indonesia, usia pensiunnya dapat diperpanjang setinggi‑tingginya disamakan dengan usia pensiun anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memiliki keahlian khusus dan sangat dibutuhkan.