Web Analytics
PENGUJIAN UU PEMILU

Berita/Kegiatan DJPP

 

Jakarta – Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan melalui Direktorat Litigasi Peraturan Perundang-undangan menghadiri panggilan Sidang Perkara Nomor 32/PUU-XIX/2021 Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap UUD Negara RI Tahun 1945. Sidang yang diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi ini dilakukan secara virtual melalui video conference.

Direktur Litigasi Peraturan Perundang-undangan, Liestiarini Wulandari, S.H., M.H., beserta jajarannya menghadiri Sidang Perkara Nomor 32/PUU-XIX/2021 Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Terhadap UUD Negara RI Tahun 1945. Sidang kali ini beragendakan Mendengarkan Keterangan DPR dan Ahli Pemohon. Turut hadir dalam sidang, pemohon, kuasa hukum para pemohon, serta Ahli dari Pemohon.

Menurut Usman Hamid, ahli dari pemohon, putusan DKPP terkait frasa "final dan mengikat" tersebut telah mengakibatkan kerugian hak legal, bahkan pada akhirnya menimbulkan kerugian hak-hak konstitusional yang dialami oleh Pemohon I, Pemohon II, dan banyak lagi para anggota KPU baik di tingkat kabupaten, di tingkat kota atau tingkat provinsi yang pernah terdampak langsung, termasuk yang di kemudian hari akan berdampak langsung apabila keputusan a quo tidak diubah berdasarkan jaminan hak konstitusional yang dituangkan di dalam Undang‑Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.