Web Analytics
PENYELESAIAN SENGKETA SECARA SEDERHANA

Berita/Kegiatan DJPP

 

Jakarta – Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan melalui Direktorat Perancangan Peraturan Perundang-undangan menyelenggarakan Focus Group Discussion Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Perdata yang diselenggarakan secara hybrid bertempat di Hotel Mercure Alam Sutera dan virtual melalui video conference, Kamis (25/11/2021). Pembahasan dipimpin oleh Direktur Perancangan Peraturan Perundang-undangan, Cahyani Suryandari, S.H., M.H.

Salah satu agenda dalam Focus Group Discussion ini adalah Penyelesaian Secara Sederhana dalam Hukum Acara Perdata. Materi tersebut disampaikan oleh Prof. Efa Laela Fakhriah dan Prof. Tata Wijayanta. Hukum Acara Perdata dirumuskan sebagai peraturan hukum yang mengatur proses penyelesaian perkara perdata lewat hakim (pengadilan) sejak diajukan gugatan sampai dengan pelaksanaan putusan hakim. Oleh karena itu Hukum Acara Perdata akan digunakan manakala ada sengketa perdata.

Menurut Prof. Efa, perlu adanya suatu bentuk prosedur penyelesaian sengketa seperti yang dikenal negara-negara yang menganut sistem Common Law, yaitu dengan memberikan kewenangan pada pengadilan untuk menyelesaikan perkara secara cepat yang didasarkan pada besar kecilnya nilai objek sengketa, sehingga dapat tercapai penyelesaian sengketa secara cepat, sederhana, dan murah. Hukum acara perdata merupakan hukum formil yang menjamin berjalannya hukum perdata materiil. Adapun dalam beracara perdata, terdapat asas-asas yang berfungsi sebagai pedoman untuk membantu seluruh kegiatan dan pelaksanaan acara perdata dalam persidangan. Asas-asas tersebut juga dapat membantu memberikan perlindungan hukum, transparansi dan keadilan bagi pihak-pihak yang berperkara maupun masyarakat.