Web Analytics
PENGUCAPAN PUTUSAN PERKARA UU PENGADILAN PAJAK

Berita/Kegiatan DJPP

 

Jakarta – Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan melalui Direktorat Litigasi Peraturan Perundang-undangan menghadiri Sidang Pleno Pengucapan Putusan Perkara Nomor 51/PUU-XIX/2021 perihal Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Pengadilan Pajak Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sidang berlangsung secara virtual melalui video conference pada Rabu (24/11/2021).

Liestiarini Wulandari, S.H., M.H., Direktur Litigasi Peraturan Perundang-undangan bersama jajarannya menghadiri sidang dengan agenda Pengucapan Putusan Perkara yang diajukan oleh PT. Sainath Realindo perihal Pengadilan Pajak. Hakim Konstitusi mengatakan bahwa dalam rangka memenuhi prinsip negara hukum yang demokratis diperlukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi wajib pajak atau penanggung pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak. Artinya, dalam memeriksa, mengadili dan memutus sengketa pajak, hakim Pengadilan Pajak harus bebas dan tidak memihak (imparsial), guna menegakkan hukum dan keadilan.

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum, Mahkamah Konstitusi berkesimpulan bahwa pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum. Sehingga, dibacakanlah amar putusan dengan mengadili bahwa menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Keputusan ini diputuskan oleh Sembilan Hakim Konstitusi yang diketuai oleh Anwar Usman.