Web Analytics
PENYELARASAN PERMENKUMHAM KURIKULUM DAN PENYELENGGARAAN PELATIHAN FUNGSIONAL PERANCANG

Berita/Kegiatan DJPP

 

Jakarta – Direktorat Perancangan Peraturan Perundang-undangan kembali menggelar rapat lanjutan penyelarasan Rancangan Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Kurikulum dan Penyelenggaraan Pelatihan Perancang Peraturan Perundang-undangan. Pembahasan dilakukan secara hybrid bertempat di ruang rapat Legiprudensi, Gedung Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan dan virtual melalui video conference, Rabu (24/11/2021).

Penyelarasan Permenkumham ini dipimpin oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Priyanto, S.H., M.H., dan didampingi oleh Kepala Sub Direktorat Pembahasan Rancangan Peraturan Presiden, dan Rancangan Peraturan Menteri Hukum dan HAM, Rizki Arfah, S.H. Selain itu, hadir pula Direktur Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah dan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan, Nuryanti Widyastuti, S.H., M.M. Sp.N., para perancang di lingkungan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Tim Pokja Pengharmonisasian Peraturan Kementerian/Lembaga, Perwakilan dari BPSDM, perwakilan dari Sekretariat Jenderal Kemenkumham, serta perwakilan dari Lembaga Administrasi Negara.

Rancangan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Kurikulum dan Penyelenggaraan Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan ini disusun berdasarkan kepada kewajiban Para Perancang Peraturan Perundang-undangan untuk ikut serta dalam pelatihan fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan jenjang jabatan yang akan diduduki dengan tujuan untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme. Hasil rapat kali ini disepakati bahwa Rancangan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang awalnya berjudul Rancangan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Kurikulum dan Penyelenggaraan Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan diganti menjadi Rancangan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Kurikulum Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan. Sehingga, terkait Penyelenggaraan Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan akan diatur dalam Rancangan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berbeda.