Web Analytics
PENERJEMAHAN PP BADAN BANK TANAH

Berita/Kegiatan DJPP

 

Jakarta – Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan melalui Direktorat Pengundangan, Penerjemahan, dan Publikasi Peraturan Perundang-undangan menghadiri undangan rapat pembahasan terkait Harmonisasi Penerjemahan Peraturan Pemerintah Nomor 64 tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah. Pembahasan yang diselenggarakan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang ini berlangsung secara luring, Selasa (23/11/2021).

Kegiatan dibuka oleh Kepala Biro Hukum Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Dr. Marulak Togatorop, S.H., M.H., C.Med. Direktur Pengundangan, Penerjemahanm dan Publikasi Peraturan Perundang-undangan, Ardiansyah, S.H., M.H., didampingi oleh Kepala Sub Direktorat Penerjemahan, Ratih Sri Martani, S.E., S.H., M.Si., menjadi narasumber dalam pembahasan yang mengambil topik “Harmonisasi Penerjemahan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah”.

Badan Bank Tanah adalah badan khusus (sui generis) yang merupakan badan hukum Indonesia yang dibentuk oleh pemerintah pusat yang diberi kewenangan khusus untuk mengelola tanah. Badan ini berfungsi untuk melaksanakan perencanaan, perolehan, pengadaan, pengelolaan, pemanfaatan, dan pendistribusian tanah di Indonesia. Pengaturan struktur dan penyelenggaraan Badan Bank Tanah dapat menjamin ketersediaan tanah, terutama untuk Reformasi Agraria. Hal ini juga untuk menghindari adanya benturan kepentingan sesama regulasi, baik secara vertikal maupun horizontal.

Rapat dilakukan untuk menyesuaikan kalimat dari batang tubuh. Berkas tersebut nantinya akan dikirim ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional surat elektronik untuk dilakukan pengecekan ulang. Hasil dari terjemahan peraturan perundang-undangan merupakan Terjemahan Resmi Peraturan Perundang-undangan yang telah ditandatangani oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.