Web Analytics
PEMBAHASAN INTERNAL TERKAIT RUU TENTANG KUHP

Berita/Kegiatan DJPP

 

Jakarta – Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan melalui Direktorat Perancangan Peraturan Perundang-undangan menyelenggarakan rapat internal terkait pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bertempat di Ruang Rapat Staf Ahli Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Gedung Sentra Mulia, Jakarta pada Rabu, (27/10/2021). 

Rapat dipimpin oleh Dr. Dhahana Putra, Bc.IP, S.H., M.Si., Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan dihadiri oleh Sub Direktorat Pembahasan Direktorat Perancangan Peraturan Perundang-undangan. Rapat kali ini mensinkronisasikan beberapa substansi terkait 14 (empat belas) isu krusial dalam batang tubuh dengan penjelasan dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Substansi tersebut mengenai 14 isu di antaranya penyerangan harkat dan martabat presiden dan wakil presiden, menyatakan diri dapat melakukan tindak pidana karena memiliki kekuatan gaib, dokter atau dokter gigi yang melaksanakan pekerjaannya tanpa izin, contempt of court, unggas yang masuk dan merusak kebun yang ditaburi benih, advokat yang curang, penodaan agama, penganiayaan hewan, kontrasepsi, perzinahan, kohabitasi, penggelandangan, aborsi, dan perkosaan.