Web Analytics
MENDENGARKAN MASUKAN DARI NARASUMBER DALAM RANGKA PENYUSUNAN BUKU TANYA JAWAB SEPUTAR PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH

Berita/Kegiatan DJPP

 

Jakarta - Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan melaksanakan rapat penyusunan Buku Tanya Jawab Seputar Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dengan agenda mendengarkan masukan dari Narasumber terhadap jawaban dari Tim Penyusun sebelumnya. Narasumber pada siang hari ini adalah Drs. Zafrullah Salim, M.H. yang merupakan ahli peraturan perundang-undangan. Pembahasan diselenggarakan secara hybrid bertempat di ruang rapat Dharmawanita Lantai 1, dan virtual melalui video conference.

Buku Tanya Jawab Seputar Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah merupakan salah satu output yang dihasilkan dalam rangka kerja sama antara Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan dan Japan International Cooperation Agency (JICA). Kerja sama tersebut juga pada  tahun 2019 telah menghasilkan Buku Tanya Jawab Seputar Pembentukan Peraturan Daerah. Kehadiran Buku Tanya Jawab ini diharapkan dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang muncul dalam pembentukan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. 

Secara umum Narasumber memberikan masukan terkait jawaban dalam tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan. Yeni Nel Ihwan, Anggota Tim Penyusun menanyakan bahwa pada tahap perencanaan terkait penggunaan istilah Prolegda dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dan istilah Program Penyusunan Peraturan Daerah (Propemperda) dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Istilah mana yang harus digunakan, apakah Prolegda atau Propemperda. Menurut Narasumber pertentangan norma diselesaikan dengan 3 asas yaitu Lex superior derogat legi inferior adalah asas hukum yang menyatakan bahwa hukum yang tinggi mengesampingkan hukum yang rendah. Asas ini biasanya sebagai asas hierarki. Lex specialis derogat legi generali adalah asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum. Contohnya, dalam pasal 18 UUD 1945, gubernur, bupati, dan wali kota harus dipilih secara demokratis. Lex posterior derogat legi priori adalah asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang terbaru mengesampingkan hukum yang lama. Asas ini biasanya digunakan baik dalam hukum nasional maupun internasional. Pada saat  berbicara terkait pembentukan peraturan perundang-undangan tentunya lex specialisnya adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.  Sekretaris Tim Penyusun, Reni Oktri menanyakan terkait penggunaan istilah mutatis mutandis. Pada saat menyusun Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tidak ada pembedaan terkait peraturan daerah apakah peraturan daerah tingkat provinsi atau kabupaten/kota. Sepanjang pengaturan normanya sama bisa menggunakan istilah mutatis mutandis.