Web Analytics
PEMBAHASAN RUU TENTANG KUHP

Berita/Kegiatan DJPP

 

Jakarta – Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan melalui Direktorat Perancangan Peraturan Perundang-undangan menyelenggarakan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pembahasan dilakukan secara hybrid bertempat di Ritz-Carlton Hotel, Jakarta dan virtual melalui video conference, Senin (18/10/2021).

Pembahasan dipimpin oleh Wakil Menteri Hukum dan HAM, Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, S.H., M.Hum., dan Guru Besar Hukum Pidana Universitas Indonesia, Prof. Dr. Harkristuti Harkrisnowo, S.H., M.A. Hadir pula Direktur Perancangan Peraturan Perundang-undangan, Cahyani Suryandari, S.H., M.H., pada pembahasan tersebut. Pada pembahasan kali ini, Pemerintah masih berfokus pada 14 (empat belas) isu krusial antara lain terkait Penghinaan Presiden dan Advokat Curang. 

Pasal penghinaan Presiden dan Wakil Presiden di Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) bukan untuk membatasi kritik. Melainkan, karena setiap orang memiliki hak hukum untuk melindungi harkat dan martabatnya. Pasal ini juga sebagai penegas batas yang harus dijaga sebagai masyarakat Indonesia yang beradab. Rancangan Undang-Undang tentang KUHP ini juga mengatur ketentuan yang ditujukan kepada advokat yang secara curang merugikan kliennya atau meminta kliennya menyuap pihak-pihak yang terkait dengan proses peradilan.