Web Analytics
PENGATURAN MENGENAI PENERJEMAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Berita/Kegiatan DJPP

 

Jakarta – Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan melalui Direktorat Perancangan Peraturan Perundang-undangan menyelenggarakan persiapan konsepsi Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Senin (18/10/2021). Pembahasan ini berlangsung secara virtual melalui video conference.

Pembahasan dibuka oleh Direktur Perancangan Peraturan Perundang-undangan, Cahyani Suryandari, S.H., M.H., dan dipimpin oleh Unan Pribadi, S.H., M.H., Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan II. Pembahasan ini juga diikuti oleh Direktur Pengundangan, Penerjemahan, dan Publikasi Peraturan Perundang-undangan, Ardiansyah, S.H., M.H.

 

Peraturan Perundang-undangan perlu diterjemahkan ke dalam bahasa asing dimana penerjemahannya dilaksanakan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. Pengalihbahasaan ini dilakukan dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris sesuai dengan Pasal 162 – 166 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014.

Peraturan Presiden tersebut sudah 7 (tujuh) tahun berlaku sehingga telah banyak perkembangan di bidang hubungan antar negara khususnya hubungan di bidang perekonomian. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta peraturan pelaksanaannya, tentunya mendorong adanya investasi dari luar negeri dapat semakin meningkat. Oleh karena itu diperlukan penerjemahan peraturan perundang-undangan dari Bahasa Indonesia ke dalam bahasa lain selain bahasa Inggris.