Web Analytics
RUU HUKUM PERDATA INTERNASIONAL

Berita/Kegiatan DJPP

 

Jakarta – Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan melalui Direktorat Perancangan Peraturan Perundang-undangan menyelenggarakan Pembahasan Penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Perdata Internasional. Pembahasan dilakukan secara virtual melalui video conference.

Pembahasan dipimpin oleh Kepala Sub Direktorat Perencanaan dan Penyiapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan, Muhammad Waliyadin, S.H., M.Si. Hukum Perdata Internasional adalah keseluruhan asas dan aturan hukum di dalam sistem hukum nasional Indonesia yang mengatur persoalan perdata yang mengandung unsur asing.

Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Perdata Internasional dibuat karena pengaturan hukum perdata internasional di Indonesia tersebar dalam beberapa perundang-undangan nasional. Hal ini menyebabkan pengaturan hukum perdata internasional tidak sistematis dan tidak terintegrasi dalam satu peraturan perundang-undangan mengenai hukum perdata internasional.

Untuk memberikan perlindungan hukum yang bermanfaat terhadap masyarakat dalam menjalankan aktivitas ekonomi, sosial, dan kebudayaan dari suatu negara ke negara lain, diperlukan sistem hukum perdata internasional sebagai dasar hukum pelaksanaan ketentuan perdata di Indonesia.