Web Analytics
UJI FORMIL DAN MATERIIL UU NO 7/2020 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI

Berita/Kegiatan DJPP

 

Jakarta – Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan melalui Direktorat Litigasi Peraturan Perundang-undangan menghadiri Sidang Pleno Perkara Nomor 90, 96, 100/PUU-XVIII/2020 perihal Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Sidang berlangsung secara virtual melalui video conference pada Kamis (14/10/2021).

Hadir dalam sidang tersebut adalah Direktur Litigasi Peraturan Perundang-undangan, Liestiarini Wulandari, S.H., M.H., dan Kepala Sub Direktorat Penyiapan dan Pendampingan Persidangan Bidang Politik, Hukum, Hak Asasi Manusa, dan Kemanan, Purwoko, S.H., M.H. Agenda dalam sidang pleno kali ini adalah mendengarkan keterangan ahli dan saksi pemohon.

Ahli pemohon yang hadir dalam sidang ini adalah Andang Binawan dan Muhammad Ihsan. Dalam kesempatan tersebut, Andang Binawan menyampaikan bahwa hukum dibuat untuk membatasi kekuasaan manusia. Hukum modern merupakan hasil kompromi dari partisipasi setiap elemen masyarakat. “Kami tidak menemukan adanya siaran langsung atau siaran ulang di laman youtube DPR RI pada tahapan harmonisasi”, ujar Muhammad Ihsan sebagai saksi ahli pemohon dari Indonesian Parliamentary Center.