Web Analytics
PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA BERKUALITAS & UU CIPTA KERJA

Berita/Kegiatan DJPP

 

Jakarta – Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan melalui Direktorat Litigasi Peraturan Perundang-undangan menghadiri Sidang Pleno Perkara Nomor 91, 103, 105, 107/PUU-XVIII/2020 dan Perkara Nomor 4, 6/PUU-XIX/2021 perihal pengujian formil dan materil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. 

Direktur Litigasi Peraturan Perundang-undangan, Liestiarini Wulandari, S.H., M.H., didampingi oleh Kepala Sub Direktorat Penyiapan dan Pendampingan Persidangan Bidang Kesejahteraan Rakyat, Wawan Zubaedi, S.H., M.Si., dan Kepala Sub Direktorat Penyiapan dan Pendampingan Persidangan Bidang Perekonomian, Erwin Fauzi, S.H., M.H., menghadiri sidang secara virtual melalui video conference pada Rabu (13/10/2021).

Agenda sidang kali ini adalah mendengarkan keterangan ahli DPR RI diantaranya Prof. I Gede Pantja Astawa dan Yose Rizal Damuri. Dalam kesempatan tersebut, Yose Rizal Damuri memaparkan keterkaitan antara penciptaan lapangan kerja berkualitas dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Selain itu, Prof. I Gede Pantja Astawa juga menekankan bahwa prosedur pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja sudah sejalan dengan prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia.