Web Analytics
PENGHARMONISASIAN RANCANGAN PERATURAN BPOM

Berita/Kegiatan DJPP

 

Jakarta - Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan dalam hal ini dilaksanakan oleh Pokja VII Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Kementerian/ Lembaga melaksanakan pengharmonisasian 2 (dua) Rancangan Peraturan Badan POM. Peraturan tersebut antara lain Rancangan Peraturan Rancangan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala BPOM Nomor 21 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan BPOM. Selain itu, pengharmonisasian juga dilakukan terhadap Rancangan Peraturan BPOM tentang Pencabutan Peraturan Kepala BPOM Nomor HK.03.1.52.08.12.5545 Tahun 2012 tentang Batas Maksimum Nitrit dalam Sarang Burung Walet secara virtual, Selasa (12/10/2021).

Rapat dibuka oleh Kepala Biro BPOM, Reghi Perdana dan dihadiri oleh Direktur Litigasi Peraturan Perundang-undangan, Liestiarini Wulandari. Selain itu, hadir pula perwakilan Kementerian Kesehatan, perwakilan Sekretariat Kabinet, Kementerian Pertanian, serta Kementerian Lembaga terkait lainnya. 

Pengharmonisasian Rancangan Peraturan BPOM ini merupakan salah satu tahapan dalam pembentukan peraturan menteri/lembaga sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, atau Rancangan Peraturan dari Lembaga Nonstruktural oleh Perancang Peraturan Perundang-Undangan. Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Badan POM tersebut juga merupakan syarat formil pembentukan peraturan menteri/lembaga untuk dapat ditetapkan dan dilakukan pengundangan dalam berita negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Liestiarini menyampaikan bahwa Terhadap Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan yang merupakan penggantian, pastikan bahwa peraturan tersebut tidak menimbulkan kekosongan hukum pada saat peraturan tersebut diterapkan. Demikian juga peraturan yang sifatnya perubahan.  Selain itu, perlu dipertimbangkan parameter dedikasi dan loyalitas tinggi sehingga Pimpinan dapat menentukan secara objektif untuk menunjuk Petugas Pengelola Barang Bukti (PPBB). 

Setelah Direktur Litigasi menyampaikan beberapa point yang harus diperhatikan dalam penyusunan Rancangan Peraturan BPOM ini, selanjutnya diberikan kesempatan kepada BPOM memberikan penjelasan latar belakang penyusunan Rancangan Peraturan ini. Dasya, dari Dit Standardisasi Obat dan Pangan Olahan, menyampaikan bahwa Peraturan BPOM Nomor HK.03.1.52.08.12.5545 Tahun 2012 tentang Batas Maksimum Nitrit dalam Sarang Burung Walet perlu dicabut hal ini dikarenakan Kementerian Pertanian telah menetapkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/Permentan/OT.140/3/2013 tentang Tindakan Karantina Hewan terhadap Pemasukan atau Pengeluaran Sarang Burung Walet Ke dan Dari Wilayah dimana dalam Peraturan tersebut dinyatakan bahwa batas maksimum nitrit dalam sarang burung wallet adalah 125 mg/kg. Sarang burung wallet merupakan produk pangan segar yang kewenangannya ada di Kementerian Pertanian. Sehingga peraturan BPOM yang ada disarankan untuk dicabut.  

Selanjutnya dipandu oleh Ketua Pokja, Nurfaqih Irfani, dilakukan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan BPOM tersebut dengan terlebih dahulu masukan dari Sekretariat Kabinet apakah Rancangan Peraturan BPOM ini memerlukan persetujuan dari Presiden. Teguh Perkasa dari Sekretariat Kabinet menyampaikan bahwa Rancangan PBPOM tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan BPOM karena ini sifatnya projusticia, dimana ada pihak masyarakat atau pengusaha perlu persetujuan dari Presiden.  Sedangkan terkait Rancangan PBPOM tentang Pencabutan Peraturan BPOM Nomor HK.03.1.52.08.12.5545 Tahun 2012 tentang Batas Maksimum Nitrit dalam Sarang Burung Walet tidak memerlukan persetujuan Presiden mengingat memang seharusnya dilakukan karena telah ada pengaturannya dalam Peraturan Kementerian Pertanian sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.