Web Analytics
PEMBAHASAN RPP TENTANG KOORDINASI PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI

Berita/Kegiatan DJPP

 

Jakarta – Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan melalui Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan I mengadakan Rapat Pleno Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Pemerintag tentang Koordinasi Penyelenggaraan Ibadah Haji secara hybrid, melalui video conference dan fisik di Hotel Ibis Styles Gajah Mada Jakarta.

Rapat dipimpin dan dibuka oleh Plt. Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan I, Dr. Roberia, S.H., M.H. dan dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Keuangan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, dan Polisi Republik Indonesia. 

Rapat pleno ini membahas mengenai sistematika dalam Rancangan Peraturan Pemerintah disesuaikan dengan muatan koordinasi penyelenggaraan haji dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah seperti mengenai akomodasi. Aset milik Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan yang ada di Arab Saudi agar dilakukan koordinasi perihal perawatannya.