Web Analytics
OMNIBUS LAW STRATEGI REFORMASI REGULASI

Berita/Kegiatan DJPP

 

Jakarta – Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan mewakili Menteri Hukum dan HAM sebagai Kuasa Presiden hadir dalam sidang Perkara Nomor 91, 103, 105, 107/PUU-XVIII/2020, 4,6/PUU-XIX/2021 perihal Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Sidang diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi secara virtual melalui video conference, Kamis (23/09/2021). Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Prof. Dr. H. R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N., didampingi oleh Direktur Litigasi Peraturan Perundang-undangan, Liestiarini Wulandari, S.H., M.H., hadir ke Gedung Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk bersama-sama secara virtual mengikuti jalannya sidang tersebut.

Agenda sidang kali ini adalah mendengarkan keterangan saksi presiden yang terdiri dari Dr. Nasrudin, S.H., M.H., Dr. Rodiyah, S.Pd., S.H., M.Si., dan Kepala Pusat Perencanaan Hukum Nasional BPHN, Djoko Pudjirahardjo. Dalam kesaksian tersebut, Dr. Nasrudin menjelaskan bahwa penyusunan naskah akademik RUU Cipta Kerja sudah sesuai dengan sistematika yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. “Omnibus Law merupakan strategi reformasi regulasi yang mana regulasi yang cukup banyak ditata sedemikian rupa agar pengaturan tidak tumpang tindih, dalam hal ini bertujuan untuk memperbaiki regulasi dan memperbaiki disharmonisasi”, tutur Dr. Rodiyah.

Prof. Benny Riyanto memberikan pertanyaan silang kuasa presiden kepada para saksi, diantaranya adalah apakah penyusunan Naskah Akademik dan Substansi RUU Cipta Kerja dipersiapkan secara singkat?; adakah tahapan pembentukan peraturan dalam hal ini RUU Cipta Kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan?; dan apakah serikat buruh diberikan hak bicara dalam pembahasan tripartit?. Pertanyaan-pertanyaan tersebut diberikan oleh Prof. Benny Riyanto sesuai dengan keterangan para saksi ketika memberikan kesaksian dalam persidangan.