Web Analytics
PENGHARMONISASIAN 3 RANCANGAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN

Berita/Kegiatan DJPP

 

Jakarta - Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan dalam hal ini dilaksanakan oleh Pokja VII Pengharmonisasian melaksanakan pengharmonisasian 3 Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) di bidang Kelembagaan, yaitu RPMK tentang Klasifikasi Kantor Kesehatan Pelabuhan, RPMK tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan, dan RPMK tentang Perubahan atas PMK Nomor 50 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pelatihan Kesehatan di lingkungan Kementerian Kesehatan secara virtual, Kamis (16/09/2021). Rapat dipimpin oleh Liestiarini Wulandari, S.H., M.H., Pembina Tim Pokja VII.

Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Biro Hukum Kementerian Kesehatan, Sundoyo, perwakilan Sekretariat Kabinet, Teguh Perkasa, perwakilan KemenpanRB, Redi, perwakilan Badan Pelatihan Kesehatan, serta unit teknis lain yang ada di Kementerian Kesehatan terkait kelembagaan. 

Sundoyo menyatakan bahwa Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat telah menghibahkan Badan Pelatihan Kesehatan Mataram ke Kementerian Kesehatan. Proses hibah telah selesai dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan pada Tahun 2022 sudah disediakan anggarannya, sehingga PMK tentang Orta UPT Bidang Pelatihan Kesehatan di lingkungan Kementerian Kesehatan perlu dilakukan perubahan.

RPMK tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP), menjadi fokus pembahasan kedua, dimana RPMK ini akan menggantikan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 77 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan. Terdapat penambahan beberapa KKP baik Kelas II, Kelas III, dan Kelas IV. RPMK tentang Klasifikasi Kantor Kesehatan Pelabuhan menjadi pembahasan terakhir dalam rapat pengharmonisasian hari ini. RPMK ini akan menggantikan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Klasifikasi Kantor Kesehatan Pelabuhan.

Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan ini merupakan salah satu tahapan dalam pembentukan peraturan menteri/lembaga sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, atau Rancangan Peraturan dari Lembaga Nonstruktural oleh Perancang Peraturan Perundang-Undangan. Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tersebut juga merupakan syarat formil pembentukan peraturan menteri/lembaga untuk dapat ditetapkan dan dilakukan pengundangan dalam berita negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.