Web Analytics
PENYUSUNAN BUKU TANYA JAWAB SEPUTAR PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH

Berita/Kegiatan DJPP

 

Jakarta – Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan melalui Bagian Humas dan Kerjasama Sekretariat Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan kembali menyelenggarakan rapat penyusunan Buku Tanya Jawab Seputar Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah bekerja sama dengan Japan International Cooperation Agency (JICA) pada Kamis, (16/09/2021) secara daring melalui video conference. Rapat dibuka dan dipimpin oleh Kepala Sub Direktorat Standardisasi dan Bimbingan Perancang Peraturan Perundang-undangan, Andriana Krisnawati, S.H., M.H., serta dihadiri oleh seluruh Anggota Tim Penyusun dan Perwakilan dari 3 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yakni Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah, dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Timur.

Rapat kali ini membahas mengenai Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah atau Peraturan Kepala Daerah. Topik diskusi pada hari ini berkaitan dengan pertanyaan apakah pembahasan Peraturan Kepala Daerah mengikuti pola tahapan pembentukan peraturan daerah atau hanya jika ada perbedaan dengan peraturan daerah. Hal ini agar tidak menimbulkan kesalahan atau atau kebingungan dalam menjawab pertanyaan.

Buku Tanya Jawab Seputar Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah merupakan salah satu output yang dihasilkan dalam rangka kerja sama antara Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan dan Japan International Cooperation Agency (JICA). Output lain yang sudah diterbitkan pada tahun 2019 adalah Buku Tanya Jawab Seputar Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Tingkat Pusat.