Web Analytics
PENYUSUNAN KONSEPSI RUU TENTANG JAMINAN BENDA BERGERAK

Berita/Kegiatan DJPP

 

Tangerang - Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan menghadiri undangan Focus Group Discussion (FGD) dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum pada Rabu, (15/09/2021). FGD ini dilakukan dalam rangka penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Jaminan Benda Bergerak. FGD dilakukan secara hybrid melalui video conference dan bertempat di Hotel Novotel Tangerang. Selain Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, pihak Direktorat Jenderal AHU juga mengundang Staf Ahli Bidang Sosial Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, BPHN, Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Rapat dibuka oleh Direktur Perdata Direktorat Jenderal AHU dari Hotel Novotel Tangerang, Santun Maspari Siregar, S.H., M.H., dan dihadiri oleh Direktur Perancangan Peraturan Perundang-undangan, Cahyani Suryandari, S.H., M.H., melalui video conference. FGD ini mengundang narasumber dari PT. Deloitte Konsultan Indonesia. Narasumber dalam FGD diharapkan dapat memberikan pandangan serta rekomendasi ketentuan yang akan diatur dalam RUU tentang Jaminan Benda Bergerak dengan didasarkan pada metodologi penilaian indikator getting credit ease of doing business yang ditetapkan oleh World Bank Group, UNCITRAL Model Law on Secured Transactions, serta berdasarkan praktik terbaik yang telah berlangsung baik di Indonesia maupun negara lain.

RUU ini disusun sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo untuk meningkatkan Kemudahan Berusaha/Ease of Doing Business (EoDB) di Indonesia. Tahun 2019, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyampaikan perlunya mengintegrasikan atau meunifikasi pengaturan terhadap penjaminan benda bergerak guna penigkatan peringkat EoDB Indonesia. FGD ini akan berlangsung selama 3 (tiga) hari dari tanggal 15-17 September 2021.