Web Analytics
MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI PEMOHON PENGUJIAN FORMIL DAN MATERIIL UU NO 7/2020 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI

Berita/Kegiatan DJPP

 

Jakarta – Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan melalui Direktorat Litigasi Peraturan Perundang-undangan menghadiri Sidang Pleno Perkara Nomor 90, 96, 100/PUU-XVIII/2020 perihal Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Sidang berlangsung secara virtual melalui video conference pada Rabu (15/09/2021).

Hadir dalam sidang tersebut adalah Direktur Litigasi Peraturan Perundang-undangan, Liestiarini Wulandari, S.H., M.H., dan Kepala Sub Direktorat Penyiapan dan Pendampingan Persidangan Bidang Politik, Hukum, Hak Asasi Manusa, dan Kemanan, Purwoko, S.H., M.H. Agenda dalam sidang pleno kali ini adalah mendengarkan keterangan ahli pemohon.

Ahli pemohon yang hadir dalam sidang ini adalah Prof. I Gede Pantja Astawa dan Dr. Zainal Arifin Muchtar. Dalam kesempatan tersebut, Prof I Gede Pantja Astawa menyampaikan bahwa seleksi hakim konstitusi menjadi persoalan yang mendasar karena menentukan sosok yang akan mengambil keputusan konstitusional negara. “Minimalkan pengaruh politik dalam proses rekrutmen dan harus terbuka dalam seluruh proses rekrutmen hakim konstitusi”, ujar Prof. I Gede Pantja Astawa.