Web Analytics
SISTEM HUKUM MENCEGAH PENYALAHGUNAAN OBAT-OBATAN UNTUK PENGGUNAAN NON MEDIS

Berita/Kegiatan DJPP

 

Jakarta – Direktorat Litigasi Peraturan Perundang-undangan menghadiri Sidang Perkara Nomor 106/PUU-XVIII/2020 tentang Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Sidang diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi secara virtual melalui video conference.

Hadir dalam sidang tersebut yaitu (1) Purwoko, S.H., M.H., Kepala Sub Direktorat Penyiapan dan Pendampingan Persidangan Bidang Politik, Hukum, Hak Asasi Manusia dan Kemanan; (2) Surdiyanto, S.H., M.H., Kepala Seksi Bidang Politik, Hukum, Hak Asasi Manusia dan Kemanan; (3) Mareta Kustindiana, S.H., M.H., Perancang Peraturan Perundang-undangan Muda; dan (4) Adiesta Clarizka, S.H., Pengolah Data Kompilasi Peraturan Perundang-undangan Masalah dan Kasus.

Agenda sidang yang berlangsung pada Selasa (14/09/2021) ini adalah Mendengarkan Saksi Ahli Pemohon yaitu Steve Rolles, Analis Kebijakan Senior dari Transform Drug Policy Foundation. Dalam kesempatan tersebut, ia menyampaikan bahwa ada banyak kompleksitas penggunaan obat-obatan untuk penggunaan non medis yang berasal dari distribusi ilegal. “Sistem hukum digunakan untuk mencegah penyalahgunaan obat-obatan untuk penggunaan non medis,” ujar Rolles.