Web Analytics
PENYUSUNAN BUKU TANYA JAWAB SEPUTAR PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH

Berita/Kegiatan DJPP

 

Jakarta - Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan secara virtual melalui video conference menyelenggarakan rapat penyusunan Buku Tanya Jawab Seputar Pembentukan Peraturan Derah dan Peraturan Kepala Daerah.  Rapat dibuka dan dipimpin oleh Andriana Krisnawati, S.H., M.H., Kepala Sub Direktorat Standardisasi dan Bimbingan Perancang Peraturan Perundang-undangan serta dihadiri oleh Seluruh Anggota Tim Penyusun. Hadir dalam rapat ini juga Pejabat Fungsional Penerjemah yang ada pada Sub Direktorat Penerjemah Direktorat Pengundangan, Penerjemahan, dan Publikasi serta perwakilan dari 3 (tiga) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dalam hal ini Kanwil Daerah Istimewa Yogyakarta, Kanwil Gorontalo, dan Kanwil Kepulauan Riau. 

Buku Tanya Jawab Seputar Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah merupakan salah satu output yang dihasilkan dalam rangka kerja sama antara Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan dan Japan International Cooperation Agency (JICA). Output lain yang sudah diterbitkan pada tahun 2019 adalah Buku Tanya Jawab Seputar Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Tingkat Pusat. 

Rapat kali ini membahas terkait Penerjemahan Peraturan Daerah, siapa yang dapat mengajukan permohonan untuk penerjemahan Peraturan Daerah, bagaimana mekanismenya, bagaimana jika perangkat daerah membutuhkan penerjemahan namun mereka buka pemrakarsa Perda apakah dapat mengajukan permohonan penerjemahan juga, bagaimana jika ada istilah yang menunjukan kearifan lokal atau khas daerah, serta pemanfaatan penerjemahan.