Web Analytics
SIDANG PLENO PENGUCAPAN PUTUSAN DAN KETETAPAN DI MAHKAMAH KONSTITUSI

Berita/Kegiatan DJPP

 

Jakarta – Kementerian Hukum dan HAM dalam hal ini diwakili oleh Direktur Litigasi Peraturan Perundang-undangan, Liestiarini, sebagai Kuasa Presiden menghadiri sidang pleno pengucapan ketetapan di Mahkamah Konstitusi secara virtual melalui video conference pada Jumat, (30/07/2021). 

Rapat musyawarah hakim dilakukan oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku ketua merangkap anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, dan Enny Nurbaningsih sebagai anggota hakim konstitusi. Sidang pleno berkaitan dengan pengucapan Putusan Perkara Nomor 25/PUU-XIX/2021 perihal pengujian kata “dapat” dan frasa “ketentuan peraturan perundang-undangan” pada pasal 69B ayat (1) serta dalam pasal 69C Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali.

Selain itu, putusan penarikan kembali juga diputuskan oleh delapan hakim konstitusi pada perkara Nomor 28/PUU-XIX/2021 mengenai pengujian frasa “dapat diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan” dalam Pasal 69B ayat (1) dan pasal 69C UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan Kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Rapat musyawarah hakim juga mengabulkan penarikan kembali permohonan pada pemohon dengan nomor perkara 1/SKLN-XIX/2021 mengenai Sengketa Kewenangan Lembaga Negara antara Majelis Rakyat Papua dan Majelis Rakyat Papua Barat terhadap Presiden Republik Indonesia.

Dengan dibacakannya putusan Hakim Konstitusi tersebut, para pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo.