Web Analytics
EVALUASI DISKUSI PUBLIK RUU KUHP

Berita/Kegiatan DJPP

Jakarta - Diskusi publik perihal Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah diselenggarakan di Medan, Semarang, Bali, dan Yogyakarta pada tanggal 23 Februari 2021 hingga 18 Maret 2021. Setelah seluruh rangkaian diskusi publik tersebut digelar, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan menyelenggarakan evaluasi yang dipimpin langsung oleh Wakil Menteri Hukum dan HAM, Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, Senin (22/03/2021).

Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM dalam hal ini Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan telah membuka ruang diskusi dan masukan publik dalam upaya penyusunan dan penyempurnaan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana demi pembangunan hukum nasional.

Melalui diskusi publik ini dapat diperoleh masukan dari pakar, praktisi, atau masyarakat terkait berbagai hal dalam penerapan atau pemberlakuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.