Web Analytics
PEMERINTAH PASTIKAN RUANG DISKUSI TETAP TERBUKA

Berita/Kegiatan DJPP

Yogyakarta - Kementerian Hukum dan HAM sebagai salah satu anggota tim kajian UU ITE menyelenggarakan Diskusi Publik Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) bertajuk “Penghinaan/Pencemaran Nama Baik menurut KUHP, UU ITE, dan RUU KUHP dalam Perspektif Ius Constituendum dan Ius Constitutum”, yang dibuka melalui video conference oleh Prof. Widodo Ekatjahjana selaku ketua panitia, pada Rabu (18/3/2021).

Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Eddy Hiariej yang menyampaikan keynote speech pada Diskusi  Publik UU ITE mengatakan bahwa Pemerintah memastikan ruang diskusi dan masukan publik tetap terbuka dalam upaya kajian terhadap Keberadaan UU ITE melalui diselenggarakannya Diskusi Publik ini. Beliau menambahkan, diskusi publik ini merupakan bagian dari usaha memperoleh masukan dari pakar, praktisi, atau masyarakat terkait berbagai hal dalam penerapan atau pemberlakuan UU ITE.

Dimoderatori oleh Dr. Alpius Sarumaha, pembicara yang hadir dalam diskusi publik ini adalah Prof. Dr. Bagir Manan, Dr. Bayu Dwi Anggono, dan Dr. Muzakkir. Selain itu, diskusi publik ini dihadiri pula oleh Ketua Paguyuban Korban UU ITE, M. Arsyad, dan Direktur Eksekutif Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat.

UU ITE harus dapat melindungi berbagai kepentingan hukum  untuk melindungi kebebasan berbicara, menyampaikan pendapat dengan lisan dan tulisan, dan kepentingan hukum untuk melindungi kebebasan berkomunikasi dan memperoleh informasi sebagai hak yang bersifat hak konstitusional (Constitutional Rights) warga negara sebagaimana ditentukan Pasal 28F UUD NRI 1945, dan hak dasar basic rights akan perlindungan terhadap harkat, martabat, dan nama baik orang lain yang dilindungi berdasarkan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945.

“Pembahasan UU ITE  menjadi  mutlak diperlukan untuk menjadi dasar pemanfaatan Teknologi Informasi sekaligus sebagai payung hukum mengatasi berbagai tindakan melawan hukum serta pelanggaran-pelanggaran tindak pidana teknologi informasi (Cyber Crime)”, ujar Wamenkumham.