Web Analytics
REFORMASI SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU MELALUI FUNGSI LEGISLASI

Berita/Kegiatan DJPP

Jakarta – Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Yasonna H. Laoly didampingi Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edward Omar Sharif Hiariej bersama jajaran Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, diantaranya Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Prof. Widodo Ekatjhajana, menghadiri Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi III DPR RI, Rabu (17/03/2021). Rapat yang berlangsung di Gedung Nusantara II tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Pangeran Khairul Saleh dan Ahmad Saroni.

Pada kesempatan tersebut, Menkumham menyampaikan capaian-capaian kinerja Kementerian Hukum dan HAM periode Tahun 2020.  Selain itu, disampaikan pula perihal Rencana Kerja Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2021-2024  di bidang Peraturan Perundang-undangan seperti pembaruan substansi hukum dengan mendorong percepatan penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang menjadi prioritas nasional. Salah satu langkah yang diambil adalah dengan menetapkan target penyusunan 8 (delapan) Rancangan Undang-Undang, 2 (dua) Rancangan Peraturan Pemerintah, dan 5 (lima) Rancangan Peraturan Presiden yang ditargetkan selesai pada tahun 2021.

Rapat Dengar Pendapat antara Menteri Hukum dan HAM dengan Komisi III DPR RI menghasilkan beberapa kesepakatan. Diantaranya, Komisi III DPR RI dan Kementerian Hukum dan HAM bersepakat untuk melakukan reformasi terhadap sistem peradilan pidana terpadu melalui fungsi legislasi, dengan memprioritaskan kembali penyelesaian RUU tentang KUHP, dan RUU tentang Pemasyarakatan, serta penyelesaian RUU tentang KUHAP dan kebutuhan RUU terkait lainnya yang sudah termasuk dalam Program Legislasi Nasional, sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan.