Berita/Kegiatan DJPP

Jakarta - Dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Capaian Kinerja Semester II Tahun 2020 Kementerian Hukum dan HAM yang dilaksanakan di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Senin (23/11/2020), Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana yang didampingi Sekretaris Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan dan para Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, memaparkan terkait Arah Kebijakan Pembangunan Hukum Kementerian Hukum dan HAM untuk Tahun 2020-2024, antara lain:

1. Penataan Regulasi akan lebih terfokus pada penguatan tata kelola regulasi dan pembaruan substansi hukum;

2. Perbaikan Sistem Peradilan akan terfokus pada optimalisasi sistem peradilan perdata, keadilan restoratif, dan juga dukungan TI di bidang hukum dan peradilan;

3. Optimalisasi Upaya Anti Korupsi akan terfokus pada pengelolaan aset dan pendidikan anti korupsi; dan

4. Peningkatan Akses terhadap Keadilan akan lebih terfokus pada penguatan akses layanan keadilan dan pemberdayaan hukum masyarakat.

Sedangkan secara spesifik Arah Kebijakan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2020-2024, yaitu:

1. Penguatan pelaksanaan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi terhadap Rancangan Peraturan Daerah inisiatif Kepala Daerah (UU Nomor 15 Tahun 2019);

2. Penguataan pelaksanaan pengharmonisasian, terhadap Rancangan Peraturan Menteri/Lembaga Pemerintah Nonkementerian/ Lembaga Non Struktural (berdasarkan ketentuan Permenkumham Nomor 23 Tahun 2018);

3. Melaksanakan harmonisasi dan sinkronisasi terhadap peraturan perundang-undangan di bawah UU yang berlaku dan bertentangan dengan UU Cipta Kerja, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, atau bertentangan dengan putusan pengadilan (berdasarkan ketentuan UU tentang Cipta Kerja);

4. Meningkatkan partisipasi publik dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan;

5. Peningkatan kompetensi perancang peraturan perundang-undangan;

6. Pembaruan substansi hukum dengan mendorong percepatan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan yang menjadi prioritas nasional; dan

7. Penguatan peran Law Center pada Kantor Wilayah Kemenkumham.

Sehingga tujuan akhir yang diharapkan dari arah kebijakan tersebut adalah terwujudnya peraturan perundang-undangan yang harmonis dan sejalan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan kebijakan pemerintah.