Berita/Kegiatan DJPP

Jakarta – Bertempat diruang rapat Legiprudensi lantai dasar, Gedung Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (21/10/2020), Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Prof. Widodo Ekatjahjana menyampaikan paparan terkait Pelaksanaan Desk Evaluasi Pembangunan Zona Integeritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan kepada Tim Penilai Nasional (TPN) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yaitu Agus Uji Hantara.

Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan secara Virtual dan tetap mengedepankan Protokol Kesehatan Covid 19 ini juga dihadiri oleh seluruh Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Ditjen PP, sekaligus sebagai Koordinator dalam tiap-tiap kelompok kerja pembangunan Zona Integeritas di lingkungan Ditjen PP.

Dalam paparannya Prof. Widodo menyampaikan bahwa dalam bidang Manajemen Perubahan, Penyusunan Tim KerjaPembangunan ZI menuju WBK/WBBM ini tertuang berdasarkan Surat Keputusan Dirjen PP Nomor.  PPE.06.OT.03.01 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas  dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2020. Pembentukan Kelompok kerja dilakukan berdasarkan hasil Assesment yang telah dilakukan pada awal tahun 2020.

Dalam Bidang Penataan Tatalaksana juga dijelaskan bahwa Prosedur Operasional Tetap /SOP kegiatan utama, Ditjen PP telah menyusun Peta Proses Bisnis Level 2 serta melakukan evaluasi dan penyempurnaan SOP secara berkala (contohnya : SOP Ditjen PP hasil evaluasi dan penyempurnaan, dan SOP inovasi layanan digital Ditjen PP seperti SOP E-Perancang). Yang kedua adalah E-Office, yaitu Pengukuran kinerja yang telah berbasis digital (contohnya : SMART, E-Monev Bappenas, TARJA, SERAMBI, dll), pengelolaan administrasi pegawai melalui SIMPEG, dan layanan publik digital (contohnya : peraturan.go.id, e-perancang, e-jurnal, dll). Dalam Keterbukaan Informasi Publik, Ditjen PP telah menerapkan kebijakan keterbukaan informasi publik melalui pemuatan informasi proses pembentukan peraturan perundang-undangan melalui website dan aplikasi (contohnya : media sosial Facebook, instagram, dll).

Selain itu Prof. Widodo juga menjelaskan terkait Bidang Penataan Sistem Manajemen SDM, Bidang Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Bidang Penguatan Pengawasan, dan Bidang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Diakhir paparan beliau, beliau berharap Ditjen PP berhasil mendapatkan predikat Zona Integeritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).