Web Analytics
Harmonisasi Rancangan Peraturan Presiden tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Anggota Komisi Yudisial

Berita/Kegiatan DJPP

Jakarta (13/3) Komisi Yudisial (KY), Kementerian Keuangan, Badan Kepegawaian Nasional, dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB telah diundang rapat oleh Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan I Karjono, dalam rangka Harmonisasi Rancangan Peraturan Presiden (Rperpres) tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Anggota Komisi Yudisial. Rapat yang berlangsung pada pukul 11.00 di ruang rapat lantai 5 gedung Sekretariat Jenderal  Kementerian Hukum dan HAM membahas beberapa materi sebagai berikut:

1. Pengaturan Hak Keuangan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Yudisial yang terdiri dari beberapa tunjangan yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP).

2. Diskusi mengenai judul yang perlu disesuaikan dengan norma yang akan diatur dalam RPP, apakah terkait Tunjangan saja, ataukah menyeluruh kepada segala bentuk keuangan dan fasilitasnya.

3. mengenai beberapa substansi dalam Rperpres ini mencabut substansi di peraturan lainnya.

4. Pemberian hak keuangan yang juga perlu memperhatikan beban kerja anggota KY.

5. RPerpres ini sudah memiliki ijin prakarsa dari Presiden dan ijin prinsip dari Menteri Keuangan.

 

RPP akan dilanjutkan dalam rapat Tim kecil mengingat beberapa substansi diatas masih perlu di selesaikan terlebih dulu.