Web Analytics
Profile Reformasi Birokrasi

I. PENDAHULUAN

Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan sebagai salah satu unit utama di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI  memiliki tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010, tanggal 30 Desember 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Dalam Peraturan Menteri Nomor: M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tersebut ditegaskan bahwa Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan menyelenggarakan fungsi :

  1. Perancangan Peraturan Perundang-undangan;
  2. Pengharmonisasian Peraturan Perundang-undangan;
  3. Pengundangan, Publikasi, Kerjasama Peraturan Perundang-undangan;
  4. Litigasi Peraturan Perundang-undangan;
  5. Memfasilitasi Perancangan Peraturan Daerah;
  6. Pembinaan dan pengembangan Jabatan Fungsional Perancang;
  7. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan.

Dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan prioritas yang membutuhkan pemecahan masalah, yaitu  tingginya beban kerja yang belum diimbangi dengan peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia di bidang peraturan perundang-undangan.

Reformasi Birokrasi memiliki tujuan yaitu untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN), mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (Ditjen PP) sangat mendukung gerakan reformasi birokrasi yang dicanangkan oleh Pemerintah dengan memprioritaskan pada 3 (tiga) tujuan dasar agar Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan dapat menyelenggarakan birokrasi yang:

  1. Bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme;
  2. Akuntabel dan berkinerja;
  3. Memberikan pelayanan prima pada masyarakat dan stakeholder (K/L).

Untuk mencapai hal tersebut Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan sebagai instansi yang memiliki tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta standarisasi teknis di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan telah melakukan berbagai upaya pembenahan dan perubahan yang meliputi pada 8 (delapan) area perubahan, yaitu:

  1. Perubahan pola piker dan budaya kerja (Manajemen Perubahan);
  2. Penataan Peraturan Perundang-undangan;
  3. Penguatan Organisasi;
  4. Penataan Tata Laksana;
  5. Manajemen SDM Aparatur;
  6. Penguatan Pengawasan;
  7. Penguatan Akuntabilitas Kinerja; dan
  8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Dalam melakukan perubahan tersebut, berbagai upaya telah dilakukan baik program percepatan reformasi pada tingkat mikro maupun makro yang tertuang dalam tahapan road map reformasi birokrasi yang ditetapkan oleh Kementerian Hukum dan HAM serta pencapaian quick wins yang menjadi program unggulan reformasi birokrasi di Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan.

 

II. PROGRAM PERCEPATAN (QUICK WINS)

Penetapan program percepatan (quick wins) merupakan upaya Direktorat Jenderal  Peraturan Perundang-undangan dalam rangka melaksanakan reformasi birokrasi, penetapan tersebut pada prinsipnya dimaksudkan untuk membangun kepercayaan masyarakat melalui program yang mendukung terselenggaranya pelayanan yang manfaatnya berdampak dirasakan langsung secara nyata oleh masyarakat dan/atau Kementerian/Lembaga. Pada tahap awal pelaksanaan reformasi birokrasi telah ditetapkan 3 (tiga) program percepatan, yaitu pelayanan:

  1. Sistem Informasi Peraturan Perundang-undangan Berbasis Web;
  2. Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan; dan
  3. Pengundangan Peraturan Perundang-undangan.

1. Sistem Informasi Peraturan Perundang-Undangan Berbasis Web

Untuk memberikan pelayanan dan kemudahan akses masyarakat terhadap informasi peraturan perundang-undangan dan proses pembentukannya, Ditjen PP telah menyediakan portal sistem informasi peraturan perundang-undangan  yang dapat diakses melalui website (www.ditjenpp.kemenkumham.go.id). Adapun peraturan perundang-undangan yang dapat diakses dan diunduh dalam bentuk digital adalah peraturan perundang-undangan sejak tahun 1945 sampai dengan peraturan terbaru yang di undangkan dalam Lembaran Negara/Tambahan Lembaran Negara dan Berita Negara/Tambahan Berita Negara.

Selain database peraturan perundang-undangan masyarakat juga dapat memperoleh informasi mengenai penyusunan rancangan peraturan  perundang-undangan dan pembahasan Rancangan Undang-Undang prakarsa Kementerian Hukum dan HAM, pengharmonisasian rancangan peraturan perundang-undangan, pengundangan peraturan perundang-undangan, fasilitasi perancangan peraturan daerah, dan litigasi  peraturan  perundang-undangan. Dalam penyusunan peraturan perundang-undangan dan pembahasan Rancangan Undang-Undang, masyarakat dapat mengakses rancangan peraturan perundang-undangan yang sedang disusun atau dibahas, selain itu masyarakat juga dapat memberikan masukan terhadap rancangan yang sedang disusun atau diharmonisasikan secara langsung melalui website.

2. Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan

Untuk menghasilkan peraturan perundang-undangan yang baik perlu  dilakukan pengharmonisasian, penyelarasan, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan melalui kegiatan harmonisasi rancangan peraturan perundang-undangan.  Kegiatan harmonisasi rancangan peraturan perundang-undangan merupakan upaya menyelaraskan, menyesuaikan, memantapkan dan membulatkan konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan lain baik yang lebih tinggi, sederajat, maupun yang lebih rendah.

Dalam upaya memberikan pelayanan pengharmonisasian rancangan Peraturan Perundang-undangan kepada Kementerian/Lembaga, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan sebagai koordinator dalam pengharmonisasian rancangan peraturan perundang-undangan yang diprakarsai oleh seluruh Kementerian/Lembaga telah menerbitkan Pedoman Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundang-undangan dan Standar Operational Prosedur (SOP).

 

GAMBAR 1 : SOP Harmonisasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan

3. Pengundangan Peraturan Perundang-Undangan

Dalam rangka pengundangan peraturan perundang-undangan, Ditjen Peraturan Perundang-undangan menyelenggarakan pelayanan pengundangan Undang-Undang, Perppu, PP, Perpres dan peraturan perundang-undangan lain yang menurut peraturan perundang-undang yang berlaku harus diundangkan dalam Lembaran Negara/Tambahan Lembaran Negara serta pengundangan peraturan  Kementerian/Lembaga dalam Berita Negara/Tambahan Berita Negara. Dalam memberikan pelayanan pengundangan tersebut, telah dibuat SOP yang merupakan alur dan prosedur kerja serta rentang waktu proses pengundangan peraturan perundang-undangan. Dibuatnya SOP ini dimaksudkan agar dapat memberikan kemudahan bagi Kementerian/Lembaga dalam mengundangkan peraturan perundang-undangan yang diprakarsai.

 

Gambar 2 : SOP Pengundangan Peraturan Perundang-undangan

 

III. PELAKSANAAN DAN PENERAPAN 8 (DELAPAN) AREA PERUBAHAN

Selain program percepatan (quick wins), pelaksanaan reformasi birokrasi di Ditjen Peraturan Perundang-undangan mengacu juga pada kebijakan reformasi birokrasi Kementerian Hukum dan HAM yang menekankan pada grand design dan road map reformasi birokrasi yang meliputi 8 (delapan) area perubahan. Adapun berbagai pembenahan dan perubahan yang dilakukan oleh Ditjen. Peraturan Perundang-undangan adalah:

NO

AREA PERUBAHAN

HASIL PERUBAHAN

1

Manajemen Perubahan (mindset dan culture set)

  • Telah terbangun kesamaan persepsi, komitmen, dan konsistensi pegawai dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di Ditjen. PP melalui penyelenggaraan Capacity Building dan sosialisasi reformasi birokrasi kepada seluruh pegawai.
  • Terjadi peningkatan disiplin pegawai yang ditandai dengan tingginya tingkat kehadiran dengan menggunakan absen geometrik.
  • Meningkatnya komunikasi antara pimpinan dan staf dalam membangun etos kerja dan peningkatan kinerja secara berkesinambungan.
  • Pelaksanaan tugas dan fungsi pegawai telah mengacu pada Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan berorientasi pada output yang telah ditetapkan.

2

Penataan Peraturan Perundang-undangan

  • Telah menerbitkan Pedoman Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundang-undangan.
  • Telah disusunnya Standard Operational Procedur (SOP) Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundang-undangan.
  • Telah menerbitkan Panduan Praktis Memahami Rancangan Peraturan Daerah.
  • Telah diundangkannya Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. M.HH-01.PP.01.01 Tahun 2011 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Peraturan Menteri di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.
  • Adanya daftar prioritas penyusunan  peraturan perundang-undangan prakarsa Kementerian Hukum dan HAM.
  • Telah disusun Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Keikutsertaan  dan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan.
  • Telah disusun Rancangan Peraturan Presiden tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
  • Telah disusun Rancangan Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Prosedur Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan.

3

Penguatan Organisasi

  • Telah disusun rancangan perubahan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 41/KEP/M.PAN/12/2000 tentang Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Angka Kreditnya untuk memperkuat kedudukan Ditjen Peraturan Perundang-undangan sebagai instansi pembina Jabatan Fungsional Perancang.
  • Telah disusun grand design Instansi pembina pejabat fungsional perancang peraturan perundang-undangan.
  • Telah Disusun konsep restruktur organisasi Ditjen Peraturan Perundang-undangan.
  • Telah diundangkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM.

4

Penataan Tata Laksana

  • Telah disusun Standard Operating Procedures (SOP) pelaksanaan kerja masing-masing unit kerja di lingkungan Ditjen Peraturan Perundang-undangan.
  • Telah diundangkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 14 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur(SOP) di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.
  • Telah digunakannya teknologi informasi dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi.
  • Telah disusun Rancangan Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Pengelolaan Data Elektronik di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

5

Manajemen SDM Aparatur

  • Telah disusun Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).
  • Telah dilakukan pemetaan (mapping) jabatan pegawai dan assessment individu pegawai berdasarkan kompetensi.
  • Pengelolaan database pegawai telah dilakukan dengan menggunakan Sistem Informasi Jabatan (SINJAB) dan Sistem Informasi Aplikasi Pelayanan Pegawai (SIAPP).
  • Telah diselenggarakannya Training Of Trainer (TOT) untuk pejabat fungsional perancang peraturan perundang-undangan.
  • Telah diselenggarakannya pelatihan penerjemahan peraturan perundangan-undangan.
  • Telah diselenggarakannya kursus bahasa inggris bagi pegawai.
  • Mengirimkan pegawai untuk mengikuti berbagai diklat yang mendukung tugas dan fungsi.
  • Menyelenggarakan kegiatan peningkatan kompetensi pegawai dalam rangka mendukung tugas dan fungsi melalui kerjasama dengan unit atau Instansi terkait.
  • Telah diundangkan :
  • Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. M.HH-01.KP.08.01 Tahun 2011 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan serta Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.
  • Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. M.HH-18.KP.05.02 Tahun 2011 tentang Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.
  • Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. M.HH-07-KP.05.02 Tahun 2012 tentang Kode Etik PNS di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
  • Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. M.HH-02.KP.07.02 Tahun 2011 tentang Pakaian Dinas dan Atribut bagi Pegawai Kementerian Hukum dan HAM.
  • Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. M.HH-18.KU.01.01 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai Kementerian Hukum dan HAM.

6

Penguatan Pengawasan

  • Telah dibentuk Satuan Tugas (Satgas) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
  • Telah tersedianya sarana pengaduan Ditjen Peraturan Perundang-undangan.
  • Telah dilaksanakannya pengendalian Intern atas pengelolaan keuangan dan Barang Milik Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  • Berjalannya Pengawasan Melekat (Waskat) yang dilakukan oleh pimpinan.
  • Telah diundangkannya :
  • Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. M.HH-01.PW.02.03 Tahun 2011 tentang Pedoman Penetapan Wilayah Bebas Korupsi Kementerian Hukum dan HAM.
  • Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. M.HH-02.PW.02.03 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

7

Penguatan Akuntabilitas Kinerja

  • Seluruh Pejabat Eselon I, II dan III telah menyampaikan Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
  • Tersedianya informasi mengenai kinerja Ditjen Peraturan Perundang-undangan melalui website serta ruang informasi dan kehumasan.
  • Telah dilakukan pengadaan barang dan jasa melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).
  • Telah disusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP).
  • Telah disusunnya Indikator Kinerja Utama (IKU).
  • Telah diundangkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. M.HH-45.PL.02.02 Tahun 2011 tentang Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik  di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

8

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

  • Untuk memudahkan masyarakat atau stakeholder telah dibuat SOP dan alur :
  • Pengundangan Peraturan Perundang-undangan.
  • Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundang-undangan.
  • Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Hukum dan HAM.
  • Penanganan Pengujian Peraturan Perundang-undangan.
  • Mediasi dan Konsultasi Perancangan Peraturan Perundang-Undangan.
  • Penilaian Angka Kredit Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan.
  • Tersedianya sarana partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan melalui website.
  • Telah tersedia ruang informasi dan kehumasan bagi masyarakat, atau Kementerian/Lembaga yang membutuhkan informasi mengenai proses pembentukan dan peraturan perundang-undangan.
  • Menerbitkan dan mendistribusikan peraturan perundang-undangan, jurnal legislasi Indonesia, dan bahan hukum lainnya  secara berkala.
  • Telah tersedia kotak saran  dan pengaduan Ditjen Peraturan Perundang-undangan.
  • Kemudahan layanan perpustakaan dan dokumentasi peraturan perundang-undangan berbasis teknologi informasi.
  • Telah dibangun pelayanan informasi dan database peraturan perundang-undangan dan proses pembentukannya.
  • Meningkatkan pelayanan fasilitasi perancangan peraturan perundang-undangan.
  • Diterbitkannya Pedoman Pengharmonisasian Peraturan Perundang-undangan.
  • Diterbitkannya Panduan Praktis Memahami Perancangan Peraturan Daerah.
  • Telah diundangkannya :
  • Peraturan Menteri No. 25 Tahun 2012 tentang Penanganan Laporan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.
  • Peraturan Menteri No. 2 Tahun 2013 tentang Pedoman/Standar Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum dalam Rangka Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional.
  • Peraturan Menteri No. M.HH-04.IM.04.02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik pada Kementerian Hukum dan HAM.

IV. PENUTUP

Reformasi birokrasi telah membawa banyak perubahan terutama dalam peningkatan disiplin pegawai dan kinerja pegawai, alur dan mekanisme kerja menjadi lebih jelas dan terarah, pencapaian target kinerja yang lebih cepat dan jelas yang berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan baik yang bersifat substansial maupun prosedural. Ditjen. PP hingga saat ini terus melakukan berbagai pembenahan yang dilaksanakan secara berkelanjutan. Hal tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja masing-masing unit kerja  baik peningkatan kualitas kinerja maupun tingkat disiplin pegawai yang pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat, bangsa, dan negara.