- Written by Kristiyanto
Dalam rangka meningkatkan kualitas Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang dalam persiapan dan penyusunannya diperlukan pemikiran dan masukan dari pakar di bidangnya dan stake holder lainnya. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM, Senin (8/8) menggelar acara silaturahmi dengan Tim Pakar Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Hotel Sahid-Jakarta. Dalam acara tersebut dihadiri oleh Menteri Hukum dan HAM, Patrialis Akbar. Acara silaturahmi dibuka oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Wahiddudin Adams kemudian dilanjutkan sambutan oleh Menteri Hukum dan HAM.
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Moh Mahfud MD mengatakan, rancangan peraturan menteri (RPM) tentang konten multimedia seharusnya diatur dalam bentuk undang-undang (UU) karena hal itu berpotensi melanggar hak asasi.
