Semarang – Kamis (4/3/2021), Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan menyelenggarakan Diskusi Publik Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik di Gumaya Tower Hotel Semarang. Diskusi Publik ini dibuka oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia, Prof. Mahfud MD. Melalui video conference,beliau mengatakan bahwa seluruh elemen publik dapat memberikan sumbangsih dalam kajian Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik melalui diskusi publik ini.

Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, bertindak sebagai Keynote Speaker dalam Diskusi Publik Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik bertemakan “Penghinaan/Pencemaran nama baik menurut KUHP, UU ITE, dan RUU KUHP dalam Perspektif Ius Constituendum dan Ius Constitutum”. Perspektif Ius Constituendum adalah hukum yang dicita-citakan atau yang diangan-angankan di masa mendatang. Sementara itu, Ius Constitutum adalah hukum yang berlaku saat ini atau hukum yang telah ditetapkan (hukum positif).

Atas arahan Presiden Republik Indonesia untuk mengkaji UU ITE, Kementerian Hukum dan HAM menjadi salah satu anggota dari Tim Kajian UU ITE. Tim Kajian ini memiliki tugas merumuskan kriteria implementatif atas pasal tertentu dalam UU ITE yang dianggap menimbulkan multitafsir dan melakukan telaahan untuk menentukan perlu atau tidaknya dilakukan revisi terhadap UU ITE. Kegiatan Diskusi Publik ini merupakan bagian dari usaha memperoleh masukan dari pakar, praktisi, atau masyarakat terkait berbagai hal dalam penerapan atau pemberlakuan UU ITE. Kegiatan Diskusi Publik ini juga merupakan bagian dari rangkaian upaya sosialisasi RUU KUHP yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di beberapa kota yang telah dimulai pada tanggal 23 Februari 2021 di Medan, tanggal 4 Maret 2021 ini di Semarang, dan kemudian akan dilanjutkan di beberapa kota di Indonesia.