- Written by Humas
Jakarta, Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan menghadiri kegiatan Konferensi Hukum Tata Negara ke-5 di Hotel Emersia, Batusangkar pada Jumat 09/11/2018. KHTN ke-5 kali ini mengambil tema “Tantangan Menjaga Daulat Rakyat” dalam Pemilihan Umum. Dalam kegiatan ini Dirjen PP mewakili Menteri Hukum dan HAM memberikan sambutan.
Dalam sambutan Menteri yang disampaikan Dirjen PP menyampaikan bahwa UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU 7/2017) adalah UU yang telah menyatukan UU sebelumnya seperti UU No. 42 Tahun 2008 tentang pemilu Presiden dan Wakil Presiden, UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelengaraan Pemilu dan UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD. Kesemuanya itu demi menjamin konsistensi dan kekuasaan hukum serta pemilu yang efektif dan efisien serta menjamin tersalurkannya suara rakyat secara langsung, umum, bebas dan rahasia, jujur dan adil.
Read more: Dirjen PP menghadiri Konferensi Nasional Hukum Tata Negara (KHTN) ke-5 di Batusangkar
