Home

Jurnal dan Artikel

Standar Pelayanan

Rancangan Peraturan

Legi-Aktifitas

Kegiatan Lain

Standar Prosedur

Publikasi Jurnal

Buku Panduan Perda
Jurnal Legislasi Indonesia
Perancangan Perda

Klik Disini Untuk Lihat Online Video/TV

Link Terkait

Link Lainnya ...

Ikuti Kami Di

Kami akan mengirim update informasi hukum dan peraturan perundang-undangan terbaru ke Facebook dan Twitter anda

Written by Humas

Jakarta - Selasa (18/06), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan tahun anggaran 2018. Raihan WTP kali ini merupakan kali keenam yang diperoleh Kemenkumham, sekaligus untuk yang keempat secara berturut-turut.

WTP adalah opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Ada empat parameter yang harus dipenuhi untuk mendapatkan opini WTP, yaitu kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).

Written by Humas

Jakarta. (04/04) Mahkamah Agung telah memutuskan perkara Nomor 15 P/HUM/2019 perihal Uji Materiil Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Nonkementerian atau Rancangan Peraturan Lembaga Nonstruktural oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan.

Page 1 of 247

Start
Prev
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Next
End

Jadwal Kegiatan

No events

Perkembangan Peraturan Perundang-undangan

Jurnal/artikel

Sterilisasi Jalur Transjakarta (Narasi Moralitas Bisnis dan Hukum Sebagai Agen Perubahan)

---“Die philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert,

eskommt darauf an, sie ...

View Jurnal/artikel

Kilas Berita Hukum dan PUU

Yusril: Presiden Tak Perlu Cuti atau Mundur Saat Nyapres Lagi

Jakarta - Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra mengatakan, tak ada kewajiban bagi ...

View Kilas Berita Hukum dan PUU

Pencarian

login

19 June 2019 Last updated at 07:25 GMT

Register

Register

Name:(*) Username:(*) Password:(*) Confirm Password:(*) Email Address:(*) Confirm email Address:(*)

All fields are required(*).
|
Log in
Sign In
User Name

Password

Forgot your username?

Forgot your password?

Create an account

Remember Me