Artikel Hukum Bisnis dan Perbankan

1. Reformasi dan Regulasi di Bidang Penanaman Modal untuk Upaya Pemulihan Ekonomi

a. Reformasi atau perubahan dari suatu sistem harusdidukung dengan ketersediaan perangkat regulasi  (peraturan perundang-undangan) sehingga tercipta  adanya “kepastian hukum” untuk upaya pemulihan ekonomi.
b. Reformasi dan regulasi di tingkat Pusat maupun Daerah harus sejalan.
c. Regulasi harus dibuat transparan, pro pemulihan ekonomi dan diimplementasikan secara konsisten oleh aparatur Pemerintah Pusat dan Daerah.
d. Reformasi dan regulasi di bidang investasi dibuat adalah agar pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih cepat, sederhana, tepat waktu dan “murah”, agar kegiatan usaha dapat  berkembang dan meningkat sehingga terjadi penyerapan tenaga  kerja dan meningkatkan produksi barang dan jasa dan berdayasaing.

 

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam Reformasi & Regulasi:

  1. Penyusunan suatu peraturan perundang-undangan harus melibatkan para  pemangku kepentingan;
  2. Ketentuan baru tidak bersifat retroaktif;
  3. Ketentuan/peraturan yang lebih rendah tingkatannya tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi;
  4. Persepsi yang sama antara aparatur pelaksana atas implementasi  peraturan perundang-undangan;
  5. Aturan/ketentuan yang dibuat tidak bertentangan dengan  perjanjian/kesepakatan yang ditandatangani Pemerintah Indonesia  dengan negara lainnya baik secara bilateral, regional, maupun multilateral;
  6. Penyediaan peralatan kerja yang mendukung;
  7. SDM yang harus berubah “mindset”, kemampuan, serta pengetahuan dan  kompeten;
  8. Komitmen penuh dan terus menerus dari Pimpinan.

Download/Baca Artikel selengkapnya: