Artikel Hukum Tata Negara dan Peraturan Perundang-undangan

I. PENDAHULUAN

A. Keadaan Geografis.
Sebelum membahas lebih lanjut Kemitraan Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM sebagai Law Center Pemerintah Daerah dalam Proses Penyusunan Peraturan Daerah perlu terlebih dahulu diketahui keadaan Geografis Provinsi Jambi.  Provinsi Jambi terletak antara 00 45’ sampai 20 45’ lintang selatan dan antara 1010 10’ sampai 1040 55’  bujur timur sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Riau, sebelah timur dengan Laut Cina Selatan, sebelah selatan dengan Provinsi Sumatera Selatan dan sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Bengkulu, dengan  luas wilayah 53.435 Km2 yang terdiri atas 5 (lima) Kabupaten yakni Kabupaten Batang Hari, Kabupaten Bungo Tebo, Kabupaten Sarolangun Bangko dan Kabupaten Kerinci serta 1(satu) Kota yakni Kota Jambi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau yang ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958.

Sejalan dengan perkembangan zaman dan Otonomi Daerah sehingga Provinsi Jambi tidak ketinggalan mereformasi dan melakukan pemekaran Daerah dengan tujuan untuk mempercepat lajunya pertumbuhan pembangunan disegala aspek kehidupan, sehingga dilakukan Pemekaran Daerah dari 5 (lima) Kabupaten menjadi 9(sembilan) kabupaten dan 1 (satu) Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 54 tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Demikian halnya melalui  Undang - Undang RI Nomor  25  Tahun  2008 Tentang Pembentukan dan pemekaran Kabupaten Kerinci menjadi Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci sehingga Provinsi Jambi terdiri atas 9(sembilan) kabupaten dan 2(dua) Kota meliputi sebagai berikut :

  1. Kota Jambi, ibu Kotanya di Kota Jambi
  2. Kota Sungai Penuh,  ibu Kotanya di Sungai Penuh
  3. Kabupaten Batang Hari, ibu Kotanya  di Muaro Bulian
  4. Kabupaten Muaro Jambi, ibu Kotanya  di Sengeti
  5. Kabupaten Tanjung Jabung Barat, ibu Kotanya  di Kuala Tungkal
  6. Kabupaten Tanjung Jabung Timur, ibu Kotanya  di Muara Sabak
  7. Kabupaten Tebo, ibu Kotanya  di Muara Tebo
  8. Kabupaten Bungo, ibu Kotanya  di Muara Bungo
  9. Kabupaten Merangin, ibu Kotanya  di Bangko
  10. Kabupaten Sarolangun, ibu Kotanya  di Sarolangun
  11. Kabupaten Kerinci, ibu Kotanya  di Kerinci


B. Arti beberapa Istilah
1. Kemitraan
Kerjasama dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Wilayah dengan Biro/Bagian Hukum Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota di Provinsi dalam bentuk Koordinasi Legislasi Daerah, penyusunan, pembahasan dan Harmonisasi serta sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah guna meningkatkan kualitas Peraturan Perundang-Undangan Daerah melalui pembentukan Peraturan Daerah yang harmonis, aspiratif dan responsif, bernuansa perlindungan Hak Asasi Manusia serta berfungsi efektif ditengah masyarakat dalam rangka mendukung terwujudnya Sistem Hukum Nasional dimasing-masing Daerah berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945.

2. Law Center
Cakupan tugas yang luas sebagai koordinasi sentral hukum di daerah, mulai dari hulu sampai hilir, keikut sertaan dalam proses persiapan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota melalui kegiatan Harmonisasi/Singkronisasi.


3. Pemerintah Daerah
Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah. Sedangkan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

4. Peraturan Daerah
Peraturan Daerah selanjutnya disebut PERDA adalah Peraturan Daerah Provinsi dan/atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Sedangkan dalam pasal 1 angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan memberikan arti bahwa Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.

5. Proses Penyusunan Peraturan Daerah
Rangkaian kegiatan pembuatan Peraturan Daerah dimulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasannya.

C. Organisasi dan tata kerja Kanwil Departemen Hukum dan HAM

1. Dasar Hukum

Kantor  Wilayah Departemen Hukum dan HAM yang semula dibentuk dengan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M-04-PR.07.10 Tahun 1982 tentang Pembentukan Kantor  Wilayah Departemen Kehakiman, wilayah Provinsi Jambi yang semula merupakan bagian dari Kantor Wilayah Departemen Kehakiman sumatera selatan dan Jambi. Pada tahun 1984 dibentuklan Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Jambi dengan status Tipe B yang difungsikan mulai tahun 1985 sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M-04-PR.07.10 Tahun 1984 tentang Pembentukan Kantor  Wilayah Departemen Kehakiman Jambi. Kemudia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan RI Nomor : M.12.PR.07.10 tahun 1999 tanggal 30 Nopember 1999 tentang perubahan Nomenklatur  Departemen Kehakiman  RI menjadi Departemen Hukum dan Perundang-Undangan RI. Selanjutnya berdasarkan surat Sekretaris Janderal Departemen Kehakiman dan HAM RI Nomor : A.PR.08.10-36 tanggal 4 September 2000 tentang perubahan Nama Departemen Hukum dan Perundang-Undangan menjadi Departemen Kehakiman dan HAM RI dengan sendirinya Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis menyesuaikan. Sejalan dengan Perkembangan Ketatanegaraan maka terjadi pengembangan Organisasi dan perubahan nomenklatur menjadi Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M-01.PR.07.10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM RI tanggal 01 tahun 2005.

2. Kedudukan
Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM RI adalah instansi vertikal Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia berkedudukan di Provinsi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan HAM.

3. Tugas
Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok dan fungsi Departemen Hukum dan HAM dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

4. Fungsi
Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM menyelenggarakan fungsi :
pengkoordinasian, perencanaan, pengendalian program, dan pengawasan ;
pembinaan di bidang hukum dan HAM ;
penegakan hukum di bidang pemasyarakatan, keimigrasian, administrasi hukum umum dan hak kekayaan intelektual ;
perlindungan, pemajuan, pemenuhan, penegakan, dan penghormatan HAM ;
pelayanan hukum ;
pengembangan budaya hukum dan pemberian informasi hukum ; penyuluhan hukum dan diseminasi HAM ;
pelaksanaan kebijakan dan pembinaan teknis dibidang administrasi di lingkungan Kanwail.

II. KEDUDUKAN PERATURAN DAERAH DALAM HIERARKI PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 menentukan jenis dan hierarki Peraturan Perundang – Undangn sebagai berikut :

  1. Undang – Undang Dasar Negara R.I Tahun 1945;
  2. Undang – Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang;
  3. Peraturan Pemerintah;
  4. Peraturan Presiden;
  5. Peraturan Daerah yang meliputi :
    • Peraturan Daerah Provinsi
    • Peraturan Daerah Kabupaten / Kota
    • Peraturan Desa / Peraturan yang setingkat.

Termasuk dalam jenis Peraturan Daerah adalah qanum yang berlaku di Provinsi Aceh dan Perda khusus serta Perda Provinsi yang berlaku di Provinsi Papua.
Jenis Peraturan Daerah sebagaimana tersebut diatas tidak konsisten dengan ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 dan Pasal 7 ayat (2) Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 mencantumkan Peraturan Desa/Peraturan yang setingkat sebagai salah satu jenis Peraturan Daerah.

Kedudukan Peraturan Daerah dalam hierarki Peraturan Perundang – Undangan berada pada jenjang yang paling bawah/rendah. Peraturan Daerah menurut pasal 136 ayat (2) Undang – Undang nomor 32 Tahun 2004 dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah Provinsi,kabupaten/kota. Dalam ayat (3) ditentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang – undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing – masing daerah.
Materi muatan Peraturan Daerah menurut Pasal 12 Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut. Peraturan Perundang – Undangan yang lebih tinggi. Kemudian Pasal 13 menentukan materi muatan Peraturan Desa/yang setingkat adalah seluruh materi dalam rangka penyelenggaraan urusan desa atau yang setingkat serta penjabaran lebih lanjut. Peraturan Perundang – Undangan yang lebih tinggi.

Mengingat kekuatan hukum Peraturan Perundang – Undangan menurut pasal 7 ayat (5) Undang – Undang adalah sesuai dengan hierarkinya, maka Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang – Undangan yang lebih tinggi. Selain itu menurut Pasal 136 ayat (5) Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Peraturan Daerah juga tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum.
Yang dimaksud dengan ”bertentangan dengan kepentingan umum” dalam ketentuan tersebut adalah kebijakan yang berakibat terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya pelayanan umum, dan terganggunya ketentraman / ketertiban umum serta kebijakan yang bersifat diskriminatif.

III. PERAN KANWIL DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM DALAM PROSES PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH.

Undang – undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, tidak mengatur peran Kanwil Departemen Hukum dan HAM dalam proses pembentukan Peraturan Daerah.

Mengapa peran Kantor wilayah tidak di atur dalam kedua undang – undan tersebut?

  1. Karena peraturan Daerah merupakan peraturan perundang – undang dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah yang menjadi hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom.
  2. Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM sebagai instansi vertikal Departemen. Hukum dan HAM mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam wilayah Provinsi.


Sebagai instansi Vertikal, peran Kantor Wilayah dalam proses pembentukan peraturan Daerah terbatas kepada pelaksanaan fungsi pengkoordinasian program legislasi daerah sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

Dapat di tambahkan bahwa Kantor Wilayah Departemn Hukum dan HAM mempunyai peran fasilitasi dalam menyediakan referensi sekunder berupa :

  1. Dokumentasi dan Informasi hukum;
  2. Perpustakaan Hukum.

Selain itu Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM melakukan evaluasi Peraturan Perundang – Undangan Daerah.

5. Pelaksanaan Tugas
Peran kantor wilayah Departemen Hukum dan HAM sebagai mitra Pemerintah Daerah dalam proses penyusunan Peraturan Daerah di  Provinsi Jambi sejak tahun 2007 sebagai berikut :


pengkoordinasian penyusunan Program Legislasi Daerah (terlampir) ;
Peran Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Jambi dalam kegiatan penyusunan Program Legislasi Daerah telah bekerjasama dengan Pemerintah Daerah dilakukan baik melalui surat ataupun pengkoordinasian langsung kepada Biro/Bagian Hukum Provinsi Kabupaten/Kota sejak tahun 2009.



pengkajian hukum  khusus perundang Undangan Daerah (terlampir) ;
Peran Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Jambi dalam proses pengkajian hukum Peraturan Daerah pada tahun 2007 dan 2008 dilakukan pengkajian secara tim dengan diskusi yang terdiri dari Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Jambi serta dari pihak Akademisi yang hasilnya diterbitkan dalam bentuk buku.

pembahasan rancangan peraturan Daerah Provinsi, Kabupaten / kota (terlampir);
Peran Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Jambi dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah telah bekerjasama dengan Biro Hukum Setda Provinsi. Masing-masing Rancangan Peraturan Daerah tersebut yang diajukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Kabupaten/Kota melalui Biro Hukum untuk dilakukan pembahasan pada Biro Hukum Provinsi yang dihadiri oleh perwakilan dari Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Jambi, Biro Hukum, Bagian Hukum, Staf Ahli dari Akademisi, instansi pemrakarsa serta instansi terkait.
Namun ada juga SKPD yang melakukan konsultasi dan langsung menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah ke Kantor Wilayah untuk dilakukan pembahasan di Bagian Hukum Kabupaten yang dihadiri oleh perwakilan dari Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Jambi, Biro Hukum, Bagian Hukum, instansi pemrakarsa, serta instansi terkait.
Selain pembahasan di Biro Hukum Provinsi dan Bagian Hukum Kabupaten/Kota, ada juga pembahasan yang dilakukan langsung di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dimana Rancangan Peraturan Daerah disampaikan oleh DPRD kepada Kantor Wilayah Untuk dibahas langsung di DPRD yang dihadiri oleh perwakilan dari Kantor Wilayah, Biro Hukum Provinsi, Akademisi, Tokoh Masyarakat, LSM dan Aparat Penegak Hukum.
Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Jambi dalam penyusunan Peraturan Daerah hanya sebatas koordinasi dan memberikan masukan secara lisan dan tulisan kepada SKPD yang mengajukan Rancangan Peraturan Daerah.
harmonisasi rancangan Peraturan Daerah (terlampir);
Peran Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Jambi dalam proses pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah pada tahun 2007 dan 2008 harmonisasi yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Jambi hanya dilakukan pengharmonisasian secara tim dengan diskusi yang terdiri dari Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Jambi, Biro Hukum Provinsi, Akademisi dan Aparat Penegak Hukum, yang hasilnya diterbitkan dalam bentuk buku. Sementara harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah pada tahun 2009 dilakukan dengan kegiatan dalam bentuk seminar terhadap 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jambi dengan pembicara dari Akademisi Program Pasca Sarjana Universitas Jambi dan Program Pasca Sarjana Universitas Batang Hari yang diikuti oleh peserta dari Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Jambi, Biro Hukum Provinsi, Bagian Hukum Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota dan Aparat Penegak hukum.
Hasil yang didapat dari kegiatan ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan Peraturan Daerah agar tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi dan dapat mengakomodir aspirasi masyarakat.

sosialisasi rancangan / Peraturan Daerah (terlampir);
Peran Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Jambi dalam proses Sosialisasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah pada tahun 2007 dimana kegiatan dilakukan pada Bagian Hukum dan DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota sebagai fasilitator dan pihak Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Jambi sebagai narasumber, dimana pesertanya berasal dari staf pada Biro/Bagian Hukum Provinsi Kabupaten/Kota Serta DPRD Provinsi Kabupaten/Kota. Sosialisasi ini dilakukan berhubungan dengan di Undangkannya Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004.
Untuk tahun 2008 kegiatan Sosialisasi yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Jambi yaitu mengenai Rancangan Undang-Undang Anti Pornografi dan Pornoaksi serta Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Tentang Pencegahan dan Penanggulanagn Pornografi dan Pornoaksi, dimana sosialisasi tersebut dilakukan kepada siswa/siswi, majelis guru, wali murid dan komite sekolah pada 25 (dua puluh lima) SMP dan SMA di Kota Jambi. Selain itu Sosialisasi juga dilakukan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Jambi, Pemerintah Kabupaten Muara Jambi, tim penggerak PKK Provinsi, Majelis taklim dan tokoh Masyarakat bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan Provinsi jambi.
Sementara kegiatan Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah pada tahun 2009 dilakukan dengan kegiatan dalam bentuk seminar terhadap 3 (tiga) Peraturan Daerah Provinsi Jambi dengan pembicara dari Akademisi Program Pasca Sarjana Universitas Jambi dan Program Pasca Sarjana Universitas Batang Hari yang diikuti oleh peserta dari Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Jambi, Biro Hukum Provinsi, Bagian Hukum Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota dan Aparat Penegak hukum.
Dari kegiatan Sosialisai yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Jambi, sumber dana berasal dari Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Jambi serta dari Pemerintah Daerah.
Hasil yang didapat dari kegiatan ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan Peraturan Daerah agar tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi dan dapat mengakomodir aspirasi masyarakat.

evaluasi Peraturan Daerah (terlampir);
Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Jambi dalam penyusunan Peraturan Daerah dimana Kantor wilayah Departemen hukum dan HAM Jambi juga melakukan evaluasi terhadap Peraturan Daerah yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah, yang diajukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Kabupaten/Kota melalui Biro Hukum untuk dilakukan evaluasi pada Biro Hukum Provinsi yang dihadiri oleh perwakilan dari Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Jambi, Biro Hukum, Bagian Hukum, Staf Ahli dari Akademisi, instansi pemrakarsa serta instansi terkait.

pengkoordinasian pencabutan peraturan daerah yang dibatalkan pusat (terlampir);
Peran Kantor wilayah Departemen Hukum dan HAM Jambi dalam pengkoordinasian Peraturan Daerah telah dapat menginvetarisir Peraturan Daerah yang dibatalakan diantaranya yaitu : Peraturan Daerah Provinsi sebanyak 4 (empat) buah, Peraturan Daerah Kabupaten        Batang Hari sebanyak 5 (lima) buah, Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci sebanyak 2 (dua) buah, Peraturan Daerah Kabupaten Muara Jambi sebanyak 4 (empat) buah dan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo sebanyak 3 (tiga) buah

pendokumentasian peraturan daerah pada pusat Jaringan Dokunentasi Hukum oleh anggota jaringan (terlampir);
Peran Kantor wilayah Departemen Hukum dan HAM Jambi telah melakukan koordinasi kepada Pemerintah Daerah Provinsi Kabupaten/Kota dalam pendokumentasian Peraturan Daerah yang dilakukan baik melalui surat ataupun langsung melakukan kunjungan ke Biro/Bagian Hukum.

6. Permasalahan yang dihadapi  :

  1. Peran kantor Wilayah dala proses pembentukan PERATURAN Daerah belum di atur dalam Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku sebagai pelaksanaan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004.
  2. Peran koordinasi dan fasilitasi dalam proses pembentukan Peraturan Perundan – Undangan hanya ditangani oleh satu unit organisasi pada tingkat Bidang Hukum yang berada pada Divisi Pelayanan Hukum dan HAM.
  3. Belum adanya unit Pelaksanaan Teknis yang berada di bawah Divisi Pelayanan Hukum pada tingkat Kabupaten Kota, sebagaimana unit pelaksana teknis yang berada di bawah Divisi Permasyarakatan atau Keimigrasian.
  4. Terbatasnya jumlah dan kapasitas Sumber Daya Manusia yang memiliki kemampuan profesional di bidang Perancang Peraturan Perundang – undangan.


7. Pemecahan Pemasalahan

  1. perlu adanya aturan yang jelas sebagai pelaksanaan dari Undang – Undang nomor 10 tahun 2004 yang mengatur tentang peran Kantor Wilayah dalam proses pembentukan Peraturan Daerah di provinsi, kabupaten / kota
  2. perlu adanya kantor pelayanan hukum kabupaten / kota sebagai unit pelaksana teknis yang berada di bawah divisi pelayanan hukum dan HAM.
  3. Perlu diadakan pelatihan perancang perundang–undangan di provinsi secara berkala untuk peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia yang profesional sebagai tenaga perancang Peraturan Daerah di masing– masing kabupaten / kota.