Kamis, 24 April 2014
   
Text Size

Mengukur Konseptualitas Pengujian Perppu

PENDAHULUAN

Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ditambahkan 2  (dua) pasal diantara pasal 33 dan pasal 34 yang mengatur bahwa dalam hal terjadi kekosongan keanggotaan Pimpinan KPK sehingga jumlahnya kurang dari 3 orang, Presiden mengangkat anggota sementara Pimpinan KPK sejumlah yang kosong dengan tugas, wewenang, kewajiban dan hak yang sama dengan pimpinan KPK. Apabila Anggota Pimpinan KPK yang digantikan karena diberhentikan sementara, diaktifkan kembali karena pemberhentian sementara tidak berlanjut menjadi pemberhentian tetap, maka masa jabatan anggota sementara Pimpinan KPK sementara berakhir[1].

Sejumlah pihak telah mengajukan permohonan kepada MK untuk diuji konstitusionalitasnya  terhadap UUD 1945 dengan alasan Perpu tersebut menimbulkan komplikasi hukum, ketidakpastian hukum, kediktatoran konstitusional, padahal Presiden menurut UUD 1945 harus memgang teguh UUD 1945 dan menjalankannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada nusa dan bangsa, sehingga Perpu tersebut dapat menjadi preseden buruk dan dapat membahayakan Negara karena mudahnya mengeluarkan Perpu yang dapat dikategorikan penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power).

Kemudian, pada tanggal 8 Februari 2010 Mahkamah Konstitusi dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dimana isi amar putusan Mahkamah menyebutkan bahwa permohonan para pemohon tidak dapat diterima dengan konklusi berdasarkan pertimbangan hukum dan fakta sebagai berikut:

  1. mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan a quo;
  2. para pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;
  3. pokok permohonan tidak dipertimbangan.

Terlepas dari pendapat MK tentang tidak terpenuhinya syarat kedudukan hukum (legal standing) para pemohon untuk mengajukan permohonan, sebenarnya MK telah menyatakan pendiriannya dengan tegas bahwa Perpu tunduk pada pengujian konstitusional (constitutional review) Mahkamah Konstitusi.

Namun demikian, terhadap putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009 tersebut hakim konstitusi Moh.Mahfud MD mempunyai alasan yang berbeda (concurring opinion) dan hakim konstitusi Muhammad Alim mempunyai pendapat berbeda (dissenting opinion). Dari alasan hukum yang dikemukan oleh Mahfud MD tersebut, ada 2 (dua) hal penting yang perlu diperhatikan yakni:

  1. Pada alinea ke-4, mahfud MD menyatakan bahwa akhir-akhir ini ada perkembangan penting ketatanegaraan kita sehingga saya ikut menyetujui agar perpu dapat diuji konstitusionalitasnya oleh MK terutama melalui titik tekan pada penafsiran konstitusi. Dalam kaitan ini, saya melihat perlunya penafsiran atas isi UUD 1945 tidak hanya bertumpu pada original intent, tafsir historik, dan tafsir gramatikal melainkan harus menekankan pada penafsiran sosiologis dan teleologis.
  2. Pada alinea terakhir sebelum penutup, mahfud MD kembali menegaskan bahwa saya menyetujui perpu dapat diuji oleh MK melalui penekanan pada tafsir sosiologis dan teleologis, dimana pandangan ini  semata-mata didasarkan pada prinsip dalam menjaga tegaknya konstitusi yakni “tidak boleh satu detikpun ada peraturan perundang-undangan yang berpotensi melanggar konstitusi tanpa bisa diluruskan atau diuji melalui pengujian yudisial.”

 

POKOK PERMASALAHAN

Dari dua alasan berbeda (concurring opinion) Mahfud MD sebagaimana disebutkan di atas, penulis mencoba mengurai lebih lanjut dalam 2 (dua) tinjauan analisis yang bertitik tolak pada pertanyaan mendasar sebagai berikut:.

  1. Apakah penilaian DPR dalam menyetujui atau menolak Perpu dilakukan pada masa sidang berikutnya (sebagaimana bunyi Pasal 22 ayat (2) UUD 1945) persis pada masa sidang dimaksud?
  2. Terkait dengan tidak  disetujuinya (ditolak) Perpu oleh DPR, dalam jangka waktu berapa lama Presiden harus mengajukan RUU tentang Pencabutan Perpu tersebut?

 

ANALISIS

1. Mengenai “masa persidangan yang berikut” yang menjadi salah satu titik persoalan dalam konteks uji konstitutionalitas Perpu ini sesungguhnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

  1. Bahwa pada prakteknya, sering kali Perpu yang dikeluarkan Presiden baru dibahas oleh DPR setelah melampaui masa sidang pertama sejak Perpu tersebut diajukan. Sebagai contoh Perpu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diundangkan pada tanggal 22 September 2009, sedangkan masa sidang DPR berikutnya (DPR baru hasil Pemilu 2009) adalah tanggal 1 Oktober samapai dengan tanggal 4 Desember 2009. namun demikian, ternyata Perpu dimaksud tidak dibahas oleh DPR pada masa siding pertama tersebut. Artinya DPR tidak sesegera mungkin atau bahkan terkesan mengulur-ulur waktu pembahasan terhadap Perpu guna disetujui atau tidaknya dengan berbagai alasan. Padahal sangat mungkin Perpu yang diajukan itu berpotensi mengandung substansi pengaturan (materi) yang bertentangan atau melanggar konstitusi. Sementara proses penilaian yang dilakukan DPR sebagai bentuk review terhadap Perpu tersebut lebih merupakan persetujuan politis semata. Dan jika hal seperti ini berlangsung terus menerus tentu akan berakibat buruk bagi kepastian hukum di negeri ini karena sterilitas pemberlakauan Perpu tersebut sebagai akibat “kelambanan” DPR memberikan persetujuan atau penolakannya. Oleh sebab itu maka menjadi sangat beralasan, demi tegaknya konstitusi, Perpu harus dapat diuji konstitusionalitasnya oleh MK agar terwujud kepastian hukum terhadap pemberlakuan sebuah Perpu.
  2. Lebih jauh, jika dicermati secara normatif Pasal 22 UUD 1945 tidak menyebutkan secara tegas apakah Perpu yang telah disetujui DPR maka otomatis berlaku atau wajib dilakukan penetapannya menjadi UU. Hal demikian menjadi penting maknanya guna menghindari polemik seputar keabsahan hukum Perpu yang tidak disetujui oleh DPR. Karena secara politis ada fakta yang berkembang saat ini bahwa bahwa sebuah Perpu yang tidak ditolak secara nyata oleh DPR masih terus diberlakukan sampai dengan dipersoalkan keabsahan hukumnya karena dikaitkan dengan satu kasus. Fakta semacam ini tentu sangat berpotensi melanggar bahkan bertentangan dengan konstitusi. Dalam konteks ini maka menjadi hal yang beralasan jika MK diberi kewenangan untuk melakukan pengujian terhadap Perpu.
  3. Dalam hal Perpu yang diajukan oleh Presiden tidak  disetujui atau ditolak oleh DPR, maka perlu adanya kejelasan batas waktu bagi pengajuan RUU Pencabutan Perpu tersebut. Batas waktu ini menjadi penting artinya mengingat potensi implikasi atau akibat hukum yang ditimbulkan oleh penolakan Perpu tersebut. Sehingga perbuatan atau tindakan hukum yang telah berlangsung sepanjang Perpu itu berlaku sampai dengan saat penolakan Perpu tersebut menjadi tidak melanggar hukum dan konstitusi.

Ketentuan Pasal 22 ayat (3) UUD 1945 hanya menegaskan keharusan untuk mencabut Perpu jika tidak mendapat persetujuan DPR, tetapi tidak mengatur mengenai batas waktunya. Kemudian, UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan juga tidak secara tegas mengatur mengenai batas waktu pengajuan RUU Pencabutan Perpu dalam hal Perpu tidak disetujui oleh DPR. Melihat kekosongan pengaturan mengenai batas waktu ini, maka sangat mungkin terjadi dalam prakteknya ada Perpu yang tidak mendapat persetujuan DPR tetapi RUU Pencabutannya baru diajukan setelah timbul kasus yang berkaitan dengannya. Oleh karena itu, menjadi sangat beralasan demi tegaknya konstitusi bahwa Perpu dapat diuji konstitusionalitasnya oleh MK[2].

 

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis menyimpulkan bahwa secara konseptualitas sesungguhnya Mahkamah Konstitusi melalui pertimbangan hukumnya dalam memutus perkara permohonan pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sesungguhnya telah meletakkan landasan hukum yang dapat dijadikan titik tolak merumuskan kewenangan MK menguji konstitusionalitas Perpu terhadap UUD 1945.


[1] Pasal 33A ayat (1) jo. Pasal 33B huruf a Perpu Nomor 4 Tahun 2009.

[2] Lihat Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009 angka 6 hal.27

Kirim Komentar

Kode Pengaman
Refresh

Gabung di Komunitas


Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6 - 7 Jakarta Selatan
Telp. (021) 5221618 Fax. (021) 5265480
Email: admin @ djpp.info
www.djpp.kemenkumham.go.id
www.ditjenpp.kemenkumham.go.id