Litigasi di MK/MA

Jakarta, Sidang uji materiil dengan agenda mendengarkan Keterangan Presiden atas Pengujian Pasal16 UU No. 18Tahun 200tentang Advokat yang dimohonkan oleh Viktor SantosTandiasa, S.H., M.H., dkk dalam perkara Nomor 52/PUU-XVI/2018 dan Wahyu Nugroho, S.H., M.H., dkk. dalam perkara Nomo56/PUU-XVI/2018, diselenggarakan Rabu, 17/10/2018 di Mahkamah Konstitusi.

Menurut Para Pemohon Pasal 16 UU Advokat telah memberikan ketidakpastian hukum, dimana Para Pemohon dalam menjalankan tugas profesinya sebagai advokat dan advokat magang, tetap dapat dituntut di pengadilan baik secara perdata dan pidana, padahal ketentuan Pasal 16 telah memberikan jaminan adanya hak imunitas advokat yang penekanannya pada iktikad baik.

Pemerintah dalam Keterangan Presiden yang dbacakan oleh Ninik Hariwanti, Direktur Litigasi Peraturan Perundang-undangan menyampaikan ketentuan mengenai larangan menuntut advokat sebagaimana tertuang dalam Pasal 16 UU Advokat disusun untuk menjaga dan melindungi profesi advokat. Jika ketentuan a quo tidak dicantumkan, maka justru akan menimbulkan potensi-potensi contempt of court di luar pengadilan.

Jakarta, Sidang Pleno Mendengarkan Keterangan Presiden atas Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap UUD 1945 yang dimohonkan oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI) diwakili oleh Grace Natalie Lousia sebagai Ketua Umum PSI dan Raja Juli Antoni sebagai Sekretaris Jenderal PSI terkait pengujian ketentuan Pasal 1 angka 35, Pasal 275 ayat 2, dan Pasal 276 ayat 2 (register perkara Nomor 48/PUU-XVI/2018), serta Muhammad Hafidz dan Abdul Hakim terkait pengujian ketentuan Pasal 1 angka 35 (register perkara Nomor 53/PUU-XVI/2018) dilaksanakan di Mahkamah Konstitusi pada Selasa 17/10/2018. Sidang dihadiri oleh Kuasa Presiden Kementerian Hukum dan HAM cq. Direktorat Litigasi Peraturan Perundang-undangan dan Kementerian Dalam Negeri dan Para Pemohon. Keterangan Presiden dibacakan oleh Bapak Widodo Sigit Pudjianto, SH, MH, Kepala Biro Hukum merangkap Sestama dari Kementerian Dalam Negeri.

Para Pemohon dalam perkara Nomor 48/PUU-XVI/2018 menguji terkait larangan beriklan dalam ketentuan Pasal 275 ayat (2) dan Pasal 276 ayat (2) UU Pemilu bertentangan dengan Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28H ayat (2) UUD 1945, karena dianggap telah menimbulkan akibat hukum pembatasan bagi Pemohon untuk secara mandiri melakukan kampanye, membatasi partai baru yang memang mengindikasikan adanya kartel politik yang dilakukan partai-partai lama serta merugikan hak konstitusional PSI sebagai partai baru karena tidak memberikan ruang lain bagi partai baru seperti Pemohon untuk beriklan, selain dari melalui kanal yang disediakan KPU.

Rabu (2/4/2014) Berlangsung sidang di Mahkamah Konstitusi dengan nomor 7/PUU-XII/2014 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan agenda mendengarkan keterangan Saksi Pemohon. Hadir dalam sidang tersebut Direktur Litigasi Peraturan Perundang-undangan Agus Hariadi, S.H., M.H.

Dalam sidang tersebut, saksi yang dihadirkan bernama Hilman Hidayat yang merupakan karyawan PT. Banteng Pratama Rubber yang di PHK/diputus kontraknya pada tahun ketiga lantaran berunjuk rasa bersama dengan teman-temannya untuk menuntut hak menjadi pegawai tetap dengan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT).

Jakarta(26/11/2014), Berlangsung sidang di Mahkamah Konstitusi dengan nomor 56/PUU-XII/2014 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  dengan agenda mendengarkan keterangan Presiden dan DPR.. Hadir dalam sidang tersebut Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Dr. Wicipto Setiadi, S.H., M.H., sementara perwakilan dari DPR berhalangan hadir.

Dalam sidang mendengarkan keterangan presiden yang dibacakan oleh Bapak Wicipto setiadi, S.H., M.H. yang mewakili pemerintah terkait dengan Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dalam permohonannya, pemohon menyatakan mengenai ketentuan Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) Undang-Undang ASN dianggap bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan sebagai berikut. Pasal 1 ayat (3), “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Pasal 27 ayat (1), “Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3). Ayat (1), “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Ayat (3), “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.” Pasal 28I ayat (2), “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.”

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2008 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2001 TENTANG OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI PAPUA

NOMOR 81/PUU-VIII/2010

 

Rabu (2/3/2011) di Ruang Sidang Pleno MK, Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya terhadap pengujian materiil Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, dalam putusan Nomor 81/PUU-VIII/2010, yang dimohonkan oleh Drs. John Ibo, M.M.

Dalam pertimbangan hukum, Mahkamah berpendapat jenis dan ruang lingkup kekhususan dan keistimewaan daerah khusus serta daerah istimewa yang ditetapkan dengan Undang-Undang sangat terkait dengan: a) hak asal usul yang melekat pada daerah yang telah diakui dan tetap hidup; dan b) latar belakang pembentukan dan kebutuhan nyata diperlukannya kekhususan atau keistimewaan dari daerah yang bersangkutan sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian hak asal usul dan sejarah adalah hak yang harus tetap diakui, dijamin dan tidak dapat diabaikan dalam menetapkan jenis dan ruang lingkup keistimewaan suatu daerah dalam Undang-Undang. Adapun jenis dan ruang lingkup kekhususan yang didasarkan pada latar belakang pembentukan dan kebutuhan nyata yang mengharuskan diberikan kekhususan kepada suatu daerah adalah bersifat fleksibel sesuai dengan kebutuhan nyata diberikannya kekhususan bagi daerah yang bersangkutan.

Selain itu, Mahkamah berpendapat penghapusan Pasal 7 ayat (1) huruf a UU 21/2001, berdasarkan Pasal I angka 2 UU 35/2008, tidak bertentangan dengan UUD 1945. Ratio legis lahirnya Pasal 7 ayat (1) huruf a Undang-Undang a quo, dapat dipahami karena pemilihan gubernur oleh DPRP tidak termasuk kekhususan Provinsi Papua yang berbeda dengan provinsi lainnya di Indonesia. Dengan demikian, pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua oleh DPRP atau langsung oleh rakyat adalah pilihan kebijakan hukum pembentuk Undang-Undang yang tidak bertentangan dengan konstitusi.