Jumat, 01 Agustus 2014
   
Text Size

Putusan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. MK dibentuk dengan fungsi untuk menjamin tidak akan ada lagi produk hukum yang keluar dari koridor konstitusi sehingga hak-hak konstitusional warga negara terjaga dan konstitusi itu sendiri terkawal konstitusionalitasnya Jika suatu undang-undang atau salah satu bagian daripadanya dinyatakan terbukti tidak selaras dengan konstitusi, maka produk hukum itu akan dibatalkan MK. Sehingga semua produk hukum harus mengacu dan tak boleh bertentangan dengan konstitusi. Disamping memiliki fungsi untuk melakukan pengujian produk hukum, MK juga memiliki fungsi untuk memutus sengketa antarlembaga negara, memutus pembubaran partai politik, dan memutus sengketa hasil pemilu.

Setiap putusan Mahkamah Konstitusi yang lebih detail dapat diketahui/diperoleh masyarakat dengan cara datang langsung ke Gedung Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, untuk mendapatkan salinan putusan secara cuma-cuma. Putusan Mahkamah Konstitusi juga dapat diunduh (download) dari laman www.mahkamah konstitusi.go.id

Berikut ringkasan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2012 yang dapat dipublikasikan :

NO
PUTUSAN
FILE
WORD PDF
1.
Ringkasan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011 tanggal 17 Januari 2012 atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

2.
Ringkasan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-IX/2011 tanggal 8 Februari 2012 atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

3.
Ringkasan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-IX/2011 tanggal 17 Januari 2012 atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

4.
Ringkasan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Januari 2012 atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan

5.
Ringkasan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-IX/2011 tanggal 4 Januari 2012 atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

6.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 81/PUU-IX/2011 tanggal 4 Januari 2012 atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

Komentar  

 
#23 Putusan MK No.: 34/PUU-XI/2013. 14 Maret 2014 17:39
Mohon penjelasan Tentang Putusan MK No.: 34/PUU-XI/2013. Kapan Putusan tersebut bisa dimuat dalam Berita Negara RI, karena waktu saya akan mengajukan PK ulang berdasarkan Putusan MK terbut, Petugas Pengadilan Negeri menganjurkan untuk menunggu diterbitkankan terlebih dahulu dalam Berita Negara RI. Sekian Terima Kasih.
Quote
 
 
#22 pemilukada deliserdang priode2014-2019 01 Maret 2014 11:51
jangan anda nodai hukum dinegara ini karena ada kepentingan pribadi,apalagi mk adalah lembaga hukum yg tertinggi jangan rusak hukum ini seperti yg sudah terjadi dengan tertangkapnya ketua mk aqil mukhtar,tolong anda tunjukan bahwasannya hukum kita tidak mengenal siapa dia ataupun tidak bisa dihargai dengan uang
Quote
 
 
#21 pemilukada deliserdang priode2014-2019 01 Maret 2014 11:46
kepada mk saya atas nama masyarakat deliserdang menolak keras apabila mk memutuskan pasangan azan sebagai pemenangnya untuk menjadi bupati deliserdang,tol ong pak pemilukada deliserdang harus 2 putaran dikarenakan suara seluruh calon tidak ada yang mendapatkan 30%,SEKIAN WALAUPUN UDAH DILAKUKANNYA PEMILIHAN ULANG DI 2 TPS DIKECAMATAN SUNGGAL YAITU TPS 18 DAN 40 TETAP PASANGAN AZAN TIDAK DAPAT 30 %,SEKIAN.APALAGI TELAH DITEMUKAN SURAT SUARA YG HILANG DI 2 TPS TERSEBUT,UNTUK ITU KEPADA MAHKAMA KONSTITUSI TOLONG PEMILUKADA HARUS DIPUTUSKAN 2 PUTARAN
Quote
 
 
#20 putusan MK Nomor 27/PUU-XI/2013 20 Februari 2014 22:33
mohon ijin untuk mengirimkan putusan MK Nomor 27/PUU-XI/2013 ke alamat email saya pak..untuk bahan skripsi..sudilah kiranya untuk membantu..terima kasih,,dari mahasiswa fakultas Hukum Universitas andalas.
Quote
 
 
#19 uji materi UUD 45 N024C 20 Februari 2014 03:24

Tanya Uji Materi UUD 45 NO24C dan UU MK No.10 Mengenai Hak Memperoleh Keadilan dan Hak Menperoleh Kesejahteraan
Quote
 
 
#18 Masalah Keterlibatan PNS dlm Pilpres/Pilgub/Pilbup 17 Desember 2013 00:09
Yth.
Bpk Ketua MKRI
Saya pernah diajak mngikuti pertemuan oleh slh seorang teman PNS utk mmbntuk/mnjd tim pemnangan bagi slh satu kandidat cagub/ cawagub dlm pilgub malut (pd putaran I_1 Juli 2013 lalu) krn sadar saya adalah PNS saya tdk ikut ajakannya, sebagai konsekwensi dua minggu pasca perhelatan itu, tepatnya tgl 23 Juli 2013 saya dimutasikan ke suatu tempat yang jauh dari keluarga. Sebagai PNS, mutasi adlh suatu hal yg wajar tp mslhnya di daerah saya mutasi diukur berdsr suka/tdk suka, dan banyak korban lain selain saya yg takut terang-terangan. Apakh tdk adalagi keadilan bagi kami ? Saya pribadi baru 10 thn jd PNS tp sdh 6X mutasi gara2 persoalan serupa ! Mohon Keadilan
Quote
 
 
#17 Masalah PNS dlm Pilpres/Pilgub/Pilbup 16 Desember 2013 23:37
Yth.Ketua MKRI
Shalut dgn putusan MK atas PHPUD Prov. Malut Putaran II meskipun sbnrnya terbersit sdkt rasa kecewa. Tapi itulah putusan terbaik. Permaslhnnya skrng, apa konsekwensi jika kecurangan terulang lg pada pemilihan ulang 8 PPK di Kepulauan Sula nnt ? Saran saya, jika terulang dan terbukti kecurangan (apapun bentuknya), maka yang paling terbaik dari segala putusan adalah DISKUALIFIKASI.
Quote
 
 
#16 sk 55 kpud atau sk 56 kpud 06 September 2013 09:34
mohon di cek kembali yang jadi acuan esepsi pemohon itu di tolak menyangkut laporan termohon,,pilka da alor apakah pleno rekapitulasi ataukah pleno penetapan,,,bia r kita orang awam bisa tau pak....sangat sangat janggal....
Quote
 
 
+1 #15 Mohon Pendapat 29 Juni 2013 11:11
kepada yth Ketua Mahkamah Konstitusi.

Saya mau bertanya apakah Putusan 65 /PUU/-IX/2011 telah di muat dalam Berita Negara Republik Indonesia ?

alasan saya menanyakan ini adalah bahwa Saya selaku Pemohon atas permohonan Praperadilan terhadap POLDA SUMUT perihal SP3 yang dikeluarkan oleh Kepolisian, yang pada dasarnya permohonan Praperadilan tersebut telah mendapat putusan oleh PN. Medan yang amar putusannya adalah memerintahkan POLDA SUMUT untuk membuka kembali proses penyelidikan terhadap laporan saya di POLDA SUMUT. namun pada kenyataannya atas putusan tersebut POLDA SUMUT mengajukan Banding terhadap putusan tersebut dan PT. Medan menerima permohonan banding dan juga telah memutus permohonan banding tersebut yang amar putusannya adalah membatalkan putusan Pengadilan Negeri.
Quote
 
 
#14 protes 09 May 2013 10:42
putusan MK tentang pemilukada Murung raya tidak adil,,,ap alasannya ?
Quote
 
 
#13 jujur dalam mengambil keputusan 06 May 2013 08:50
perlu ada peninjauan kembali untuk mengevaluasi sistem aturan di NKRI, karena kehidupan di tinjau berdasarkan patokan aturan yang positif sehingga NKRI punya ideologi yang rasional.
Quote
 
 
#12 mahkamah internasional 11 April 2013 19:39

siapa-siapa saja anggota hakim mahkamah internasional tersebut...?
sebutkan juga berasal dari negara mana?
Quote
 
 
#11 tanya 12 Maret 2013 06:57
keputusan MK tentang status anak luar nikah g masuk pak????
Quote
 
 
#10 Seni 07 Maret 2013 00:31
Aneh juga menurut saya, pak :cry:
Quote
 
 
#9 Masalah PNS 02 Desember 2012 09:01
Ada PNS/TU di SMAN 1 Kelua Kab Tabalong Kalsel sdh 10 tahun lebih gak masuk kerja tapi terima gaji tiap bln dan Pangkat/gol naik terus dari gol II sekarang sdh Gol III enak benar. kemudian Guru2nya naik pangkat dari Gol IV/a ke IV/b BERJAMAAH pakai uang beberapa juta saja berhasil ke IV/b 11 orang (tdk membuat Karya Ilmiah atau PTK) hebat benar kalau uang yang bicara. Mungkin Peraturan Menteri PAN & RB No.16 thn 2009 BAB XI Pasal 37 Ayat (2) dianggap hanya selokan belaka, sehingga mereka tdk takut melawan HUKUM. Tolong ditindak lanjuti DISDIK Kab Tabalong Kalsel kayanya tutup mata. trims
Quote
 
 
#8 Masalah PNS 27 November 2012 19:09
Yth, Bapak Pimpinan MK Kejadian yang benar2 terjadi di SMAN 1Kelua Kab Tabalong Kalsel
1. Ada PNS (TU) sudah hampir 10 thn lebih tdk masuk kerja dari dia Gol II dan sekarang
Dia sdh Gol III, enak benar gak kerja terima gaji tiap bln dan bisa naik Pangkat/gol lagi
Gimana ini bisa terjadi ?
2. Guru-guru nya naik Pangkat/Gol dari IV/a ke IV/b BERJAMAAH PAKAI UANG Tanpa mem
buat Karya Ilmiah atau PTK hampir 11 orang dan berhasil semua ke IV/b. Dan hebat lagi
mereka tersebut 5 orang diangkat menjadi Kepala SMAN dan 1 orang jadi Pengawas di Wilayah
DISDIK Kab Tabalong Kalsel. Hebat benar TABALONG, hancur INDONESIA jadinya.
Quote
 
 
#7 sengketa pemilukada 21 November 2012 11:56
1. bagaimana proses penuntasan sengketa pemilukada?
2. bagaimana mekanisme penuntasan sengketa pemilukada oleh mk?
Quote
 
 
#6 sengketa pemilukada 21 November 2012 11:54
1. bagaimana proses penuntasan sengketa pemilukada?
2. bagaimana mekanisme penuntasan sengketa pemilukada?
Quote
 
 
#5 Peraturan Menteri No 7 10 November 2012 09:36
Bagaimana Mahkamah Konstitusi menyikapi tentang Peraturan Menteri No 7 tentang peraturan pertambangan.....karena banyak masyarakat kami yang menganggur akibat peraturan tersebut
Quote
 
 
#4 himbauan 03 November 2012 18:09
kepada mahkama konstitusi agar dapat di perhatikan pilkada kabupaten dogiyai, karena menurut kami masyarakat kabupaten dogiyai terhadap MK sudah melakukan putusan yang SALAH kepada pasangan nomor urut 1 atas nama Drs. Thomas Tigi dan Herman Auwe, sebab menurut fakta yang terjadi dilapangan pasangan nomor urut 3 atas Natalis Degei dan Esau Magai, telah memenangkan suara rakyat, jadi kepada MK agar dapat meninjau kesadaran akan aturan dan hukum. Kami masyarakat kabupaten dogiyai tau bahwa pasangan nomor urut 3 telah menang. Dan segeralah menerbitkan SK kepada pasangan nomor urut 3 atas nama Natalis Degei S.sos dan Esau Magai S.Ip. Makasih.
Quote
 

Kirim Komentar

Kode Pengaman
Refresh

Gabung di Komunitas


Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6 - 7 Jakarta Selatan
Telp. (021) 5221618 Fax. (021) 5265480
Email: admin @ djpp.info
www.djpp.kemenkumham.go.id
www.ditjenpp.kemenkumham.go.id