Sabtu, 25 Oktober 2014
   
Text Size

Rekapitulasi dan Ringkasan Putusan Pengujian Undang-Undang Tahun 2010 Di Mahkamah Konstitusi

Rekapitulasi Dan Ringkasan Putusan

Pengujian Undang-Undang Tahun 2010 Di Mahkamah Konstitusi

 

NO

REGISTRASI

POKOK PERKARA

PEMOHON

PUTUSAN/KETETAPAN

KETERANGAN

1

1/PUU-VIII/2010

6 Januari 2010

Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

-    Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)

-    Yayasan Pusat Kajian dan Perlindungan Anak Medan (YPKPAM)

 

11 Mei 2010

PLENO
Mendengarkan Keterangan Saksi/Ahli dari Pemohon dan Pemerintah

2

2/PUU-VIII/2010

6 Januari 2010

Pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

PT. Rezeki Murni, dkk

 

7 April 2010

PLENO
Mendengarkan Keterangan Saksi/Ahli dari Pemohon dan Pemerintah

3

3/PUU-VIII/2010

18 Januari 2010

Pengujian Pasal 1 Angka 4,7, dan 18, Pasal 16 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), Pasal 18, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 23 ayat (2), (4), (5), (6), dan Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tahun tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA)

 

8 Juni 2010

PLENO
Mendengarkan Keterangan Ahli dari Pemohon dan Pemerintah

4

4/PUU-VIII/2010

25 Januari 2010

Pengujian Pasal 59 ayat (5) huruf g, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Drs. Herman HN. MM

Tanggal 20 April 2010, putusan:

Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya

Download Ringkasan Putusan:

5

5/PUU-VIII/2010

29 Januari 2010

Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik  terhadap Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945

Anggara S.H, dkk

 

4 Mei 2010

PLENO
Mendengarkan Keterangan Ahli dari Pemohon (OS)

6

6/PUU-VIII/2010

1 Februari 2010

Pengujian Pasal 30 Ayat (3) huruf c UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan

Darmawan, MM

 

14 April 2010

PANEL
Mendengarkan Keterangan Pemerintah, DPR, dan Saksi/Ahli dari Pemohon dan Pemerintah (OS)

7

7/PUU-VIII/2010

1 Februari 2010

Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

DR. Bambang Supriyanto, S.H.,M.H,dkk

 

5 Mei 2010

PLENO
Mendengarkan Keterangan Pemerintah, DPR, dan Saksi/Ahli dari Pemohon

8

8/PUU-VIII/2010

8 Februari 2010

Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1954 tentang Penetapan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat

DR. Bambang Supriyanto, S.H.,M.H,dkk

 

5 Mei 2010

PLENO
Mendengarkan Keterangan Pemerintah, DPR, dan Saksi/Ahli dari Pemohon

9

9/PUU-VIII/2010

22 Februari 2010

Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah; Penjelasan Pasal 59 ayat (1) dan Pasal 59 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Dr. Drs. H. Dadan Muttaqien, SH. M.Hum

Tanggal 25 Maret 2010, ketetapan:

Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon

 

10

10/PUU-VIII/2010

23 Februari 2010

Pengujian UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman [Pasal 24 ayat (2)], Pengujian UU No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung [Pasal 66 ayat (1)] dan Pengujian UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana [Pasal 268 ayat (3)]

-   Muh. Burhanuddin, SH

-   Rachmat Jaya, S.H.,M.H

 

6 Mei 2010

PLENO
Mendengarkan Keterangan Pemerintah, DPR, dan Saksi/Ahli dari Pemohon

11

11/PUU-VIII/2010

24 Februari 2010

Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU)

Tanggal 18 Maret 2010, putusan:

  1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
  2. Menyatakan kata, “Calon”, dan frasa, “... diusulkan oleh KPU Provinsi kepada Bawaslu sebanyak 6 (enam) orang untuk selanjutnya ....” dalam Pasal 93; kata,“Calon” serta frasa “... diusulkan oleh KPU Kabupaten/Kota kepada Panwaslu Provinsi sebanyak 6 (enam) orang untuk selanjutnya ....” dalam Pasal 94 ayat (1) dan ayat (2); kata, “Calon” dan frasa, “... diusulkan oleh KPU Kabupaten/Kota kepada Panwaslu Kabupaten/Kota sebanyak 6 (enam) orang untuk selanjutnya ....” dalam Pasal 95 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga menjadi:

Pasal 93

Anggota Panwaslu Provinsi ditetapkan dengan keputusan Bawaslu sebanyak 3 (tiga) orang sebagai anggota Panwaslu Provinsi terpilih setelah melalui uji kelayakan dan kepatutan.

Pasal 94

(1) Anggota Panwaslu Kabupaten/Kota untuk Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi dipilih sebanyak 3 (tiga) orang sebagai anggota Panwaslu Kabupaten/Kota setelah melalui uji kelayakan dan kepatutan dan ditetapkan dengan keputusan Bawaslu.

(2) Anggota Panwaslu Kabupaten/Kota untuk Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota dipilih sebanyak 3 (tiga) orang sebagai anggota Panwaslu Kabupaten/Kota setelah melalui uji kelayakan dan kepatutan dan ditetapkan dengan keputusan Bawaslu.

Pasal 95

Anggota Panwaslu Kecamatan dipilih sebanyak 3 (tiga) orang sebagai anggota Panwaslu Kecamatan dan ditetapkan dengan keputusan Panwaslu Kabupaten/Kota.

  1. Menyatakan kata, “Calon”, dan frasa, “... diusulkan oleh KPU Provinsi kepada Bawaslu sebanyak 6 (enam) orang untuk selanjutnya ....” dalam Pasal 93; kata, “Calon” serta frasa “... diusulkan oleh KPU Kabupaten/Kota kepada Panwaslu Provinsi sebanyak 6 (enam) orang untuk selanjutnya ....” dalam Pasal 94 ayat (1) dan ayat (2); kata, “Calon” dan frasa, “... diusulkan oleh KPU Kabupaten/Kota kepada Panwaslu Kabupaten/Kota sebanyak 6 (enam) orang untuk selanjutnya ....” dalam Pasal 95 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
  2. Menyatakan 192 Panitia Pengawas Pemilu yang sudah dibentuk adalah sah dan dapat melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing sesuai dengan Undang-Undang;
  3. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

 

 

Download Ringkasan Putusan:

12

12/PUU-VIII/2010

1 Maret 2010

Pengujian Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Misran, S.Km., dkk

 

16 Juni 2010

PLENO
Mendengarkan ket Ahli dari Pemohon

13

13/PUU-VIII/2010

2 Maret 2010

Pengujian Undang-undang Nomor 4/PNPS/1963 tentang Pengamanan terhadap Barang-Barang Cetakan yang isinya dapat Menggangu Ketertiban Umum

Muhammad Chozin Amirullah, S.PI., dkk

 

15 Juni 2010

PLENO

Mendengarkan Keterangan Ahli dari Pemohon

14

14/PUU-VIII/2010

4 Maret 2010

Pengujian Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

Doni Istyanto Hari Mahdi

Tanggal 3 Juni 2010, putusan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima

Download Ringkasan Putusan:

15

15/PUU-VIII/2010

4 Maret 2010

Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Nanang Sukirman, dkk

Tanggal 7 Mei 2010, putusan:

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima

Download Ringkasan Putusan:

16

16/PUU-VIII/2010

9 Maret 2010

Pengujian Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Herry Wijaya

 

6 Mei 2010

PLENO
Mendengarkan Keterangan Pemerintah, DPR, dan Saksi/Ahli dari Pemohon

17

17/PUU-VIII/2010

23 Maret 2010

Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

-   Muh. Burhanuddin, S.H.

-   Rachmat Jaya, S.H.,M.H

 

18 Mei 2010

PLENO
Mendengarkan Keterangan DPR, Pemerintah, dan Saksi/Ahli dari Pemohon

18

18/PUU-VIII/2010

24 Maret 2010

Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

H. Huzrin Hood, S.H

Tanggal 20 April 2010, putusan:

Menyatakan seluruh permohonan Pemohon tidak dapat diterima

Download Ringkasan Putusan:

19

19/PUU-VIII/2010

29 Maret 2010

Pengujian Materiil Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Drs. H.M. Bambang Sukarno

 

2 Juni 2010

PLENO
Mendengarkan Keterangan Pihak Terkait, Saksi/Ahli dari Pemohon dan Pemerintah

20

20/PUU-VIII/2010

30 Maret 2010

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 4/PNPS/1963 tentang Pengamanan terhadap Barang-Barang Cetakan yang isinya dapat Mengganggu Ketertiban Umum

Institut Sejarah Sosial Indonesia (ISSI), dkk

 

15 Juni 2010

PLENO
Mendengarkan Keterangan Ahli dari Pemohon

21

21/PUU-VIII/2010

5 April 2010

Pengujian Pasal 303 Ayat (1), (2), (3), Pasal 303 bis Ayat (1) dan (2) UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian [Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5] dan Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Suyud, dkk

 

23 Juni 2010

PLENO
Mendengarkan Keterangan Pemerintah, DPR, dan Saksi/Ahli dari Pemohon

22

22/PUU-VIII/2010

6 April 2010

Pengujian Pasal 268 Ayat (1) dan Penjelasannya UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Yusri Ardisoma Bin Urdiman

 

17 Mei 2010

PANEL
Pemeriksaan Perbaikan Permohonan

23

23/PUU-VIII/2010

6 April 2010

Pengujian Pasal 184 ayat (4)UU No. 27 Tahun 2009 Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 23 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD

M. Farhat Abbas, S.H., M.H.

 

17 Juni 2010

PLENO
Mendengarkan Keterangan Pemerintah, DPR, dan Saksi/Ahli dari Pemohon

24

24/PUU-VIII/2010

13 April 2010

Pencabutan Konstitusionalitas Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera No. SE.06/Pres.Kab/6/1967 tanggal 28 Juni 1967 tentang Masalah Cina

Drs. Eddy Sadeli, S.H

Tanggal 31 Mei 2010, putusan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima

Download Ringkasan Putusan:

25

25/PUU-VIII/2010

13 April 2010

Pengujian Pasal 22 huruf f dan Pasal 52 ayat (1)UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Fatriansyah, dkk

 

19 Mei 2010

PANEL
Pemeriksaan Perbaikan Permohonan

26

26/PUU-VIII/2010

13 April 2010

Pengujian Pasal 184 ayat (4)UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD

Lily Chadidjah Wahid, dkk

 

17 Juni 2010

PLENO
Mendengarkan Keterangan Pemerintah, DPR, dan Saksi/Ahli dari Pemohon

27

27/PUU-VIII/2010

22 April 2010

Pengujian Pasal 218 ayat (3) UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD

Sefriths E. D. Nau

 

29 Juni 2010

PLENO
Mendengarkan Keterangan KPU Pusat dan KPU Timor Tengah Selatan

28

28/PUU-VIII/2010

28 April 2010

Pengujian Materiil Pasal 65 dan Penjelasan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Dr. Y. B. Purwaning M. Yanuar, S.H., MCL, CN., dkk

 

7 Juni 2010

PANEL
Pemeriksaan Perbaikan Permohonan

29

29/PUU-VIII/2010

3 Mei 2010

Pengujian Materiil Pasal 58 huruf o Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Drs. H. Dadang S. Muchtar

 

4 Juni 2010

PANEL
Pemeriksaan Perbaikan Permohonan

30

30/PUU-VIII/2010

6 Mei 2010

Pengujian Materiil Pasal 22 huruf a, huruf c, dan huruf f, Pasal 38 huruf a, Pasal 51, Pasal 52 ayat (1), Pasal 55 ayat (1), Pasal 58 ayat (1), Pasal 60, Pasal 61 ayat (1), Pasal 75 ayat (4), Pasal 172, dan Pasal 173 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

1.  Asosiasi Pengusaha Timah Indonesia (APTI);

2.  Asosiasi Pertambangan Rakyat Indonesia (Astrada) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

 

7 Juni 2010

PANEL
Pemeriksaan Perbaikan Permohonan

31

31/PUU-VIII/2010

6 Mei 2010

Pengujian Materiil Pasal 58 huruf e Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

H. Khairul Efendi, S.E

 

7 Juni 2010

PANEL
Pemeriksaan Perbaikan Permohonan

32

32/PUU-VIII/2010

12 Mei 2010

Pengujian Materiil Pasal 6 ayat (1) huruf e, Pasal 9 ayat (2), Pasal 10 huruf b dan Pasal 162 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI),dkk

 

14 Juni 2010

PANEL
Pemeriksaan Perbaikan Permohonan

33

33/PUU-VIII/2010

12 Mei 2010

Pengujian Materiil Pasal 58 huruf o Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

HB. Paliudju

 

14 Juni 2010

PANEL
Pemeriksaan Perbaikan Permohonan

34

34/PUU-VIII/2010

31 Mei 2010

Pengujian Pasal 113 ayat (2), Pasal 114 beserta penjelasannya, dan Pasal 199 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Nurtanto Wisnu Brata, dkk

 

21 Juni 2010

PANEL
Pemeriksaan Pendahuluan

35

35/PUU-VIII/2010

31 Mei 2010

Pengujian Pasal 256 UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

Tami Anshar Mohd Nur

 

16 Juni 2010

PANEL
Pemeriksaan Pendahuluan

36

36/PUU-VIII/2010

2 Juni 2010

Pengujian Pasal 235 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pengujian Pasal 5 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

Dolfie Daniel Angkouw

 

15 Juni 2010

PANEL
Pemeriksaan Pendahuluan

37

37/PUU-VIII/2010

2 Juni 2010

Pengujian Pasal 29 huruf d dan e UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

M. Farhat Abbas

 

17 Juni 2010

PANEL
Pemeriksaan Pendahuluan

38

38/PUU-VIII/2010

3 Juni 2010

Pengujian Pasal 213 ayat (2) huruf e dan h UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD

Lily Chadidjah Wahid

 

21 Juni 2010

PANEL
Pemeriksaan Pendahuluan

39

39/PUU-VIII/2010

3 Juni 2010

 

Pengujian Pasal 229 angka 5 UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

O.C. Kaligis

 

17 Juni 2010

PANEL
Pemeriksaan Pendahuluan

40

40/PUU-VIII/2010

10 Juni 2010

Pengujian Pasal 63 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

 

H. Aziz Bestari

 

18 Juni 2010

PANEL
Pemeriksaan Perbaikan Permohonan

41

41/PUU-VIII/2010

10 Juni 2010

Pengujian Materiil Pasal 21 ayat (1), Pasal 24 ayat (2), Pasal 25 ayat (2), Pasal 26 ayat (2), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28 ayat (2), Pasal 29 ayat (2), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang PHukum Acara Pidana, Pengujian Materiil Pasal 303 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan Pasal 303 bis ayat (1) dan ayat (2), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; Pengujian Materiil Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

 

Drs. Chairulhadi

25 Juni 2010

PANEL
Pemeriksaan Pendahuluan
42

42/PUU-VIII/2010

16 Juni 2010

Pengujian Materiil Pasal 10, ayat (2), Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

 

Komjen. Pol. Drs. Susno Duadji, S.H., M.H., M.Sc.

25 Juni 2010

PANEL
Pemeriksaan Pendahuluan
43

43/PUU-VIII/2010

16 Juni 2010

Pengujian Pasal 7, Pasal 96, Pasal 262 ayat (1) huruf f, dan Pasal 263 ayat (3) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

 

M. Husain Umajohar

30 Juni 2010

PANEL
Pemeriksaan Pendahuluan.
44

44/PUU-VIII/2010

17 Juni 2010

Pengujian Materiil Pasal 58 huruf e dan Pasal 58 huruf f, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

 

Vonnie Anneke Panambunan

30 Juni 2010

PANEL
Pemeriksaan Pendahuluan
45

45/PUU-VIII/2010

17 Juni 2010
Pengujian Pasal 12 huruf k UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Dr. Muhammad Abduh Zen, M.Hum

30 Juni 2010

PANEL
Pemeriksaan Pendahuluan

Link Terkait:

Gabung di Komunitas


Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6 - 7 Jakarta Selatan
Telp. (021) 5221618 Fax. (021) 5265480
Email: admin @ djpp.info
www.djpp.kemenkumham.go.id
www.ditjenpp.kemenkumham.go.id