Galeri Kegiatan

Proses pembentukan Protokol Opsional Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia (selanjutnya disebut Protokol Opsional) berlangsung pada saat yang sama dengan Konvensi Menentang Penyiksaan. Sekelompok organisasi internasional juga merancang sebuah bentuk baru badan hak asasi manusia internasional untuk memerangi penyiksaan, yang akan mencegah, bukan sekadar bereaksi, pada kekerasan dan berpijak di atas prinsip dialog ketimbang konfrontasi dengan Negara. Mengingat watak tertutup dari penyiksaan, yang terjadi secara luas di pelbagai tempat penahanan yang tertutup dari perhatian publik, sistem yang dikembangkan itu mesti didasarkan pada inspeksi regular oleh pakar-pakar independen ke pelbagai tempat penahanan kapan pun.

Pendapat komunitas internasional untuk menciptakan mekanisme pencegahan melalui kunjungan secara rutin ke tempat-tempat penahanan dan penghukuman atau penjara yang tercermin pada Deklarasi dan Program Aksi Wina yang diterima oleh Konferensi Sedunia tentang HAM di Wina pada tanggal 14-25 Juni 1993. Dalam Deklarasi dan Program Aksi Wina tersebut terdapat sub judul tentang "kebebasan dari penyiksaan" yang menegaskan bahwa upaya untuk menghapuskan penyiksaan hendaknya dikonsentrasikan pada pencegahan. Oleh karena itu, perlu dibuat suatu Protokol Opsional yang dimaksudkan untuk membentuk sistem pencegahan kunjungan secara rutin ke tempat-tempat penahanan dan penghukumn atau penjara.

 

Meskipun Konvensi Menentang Penyiksaan sudah berlaku sejak tahun 1987 dan cukup besarnya jumlah negara yang menjadi pihak pada instrumen HAM ini, namun praktik penyiksaan masih banyak terjadi. Pengamatan menunjukkan bahwa praktik penyiksaan terjadi di tempat-tempat penahanan dan penghukuman atau penjara. Dilatarbelakangi oleh kondisi demikian, komunitas internasional berpendapat tentang perlunya peningkatan efektivitas pemantauan pelaksanaan konvensi ini dan pencegahan terjadinya atau terjadinya lagi penyiksaan dengan menciptakan mekanisme yang memungkinkan kunjungan ke tempat-tempat penahanan atau penghukuman.


Salah satu dari keberatan utama terhadap Protokol Opsional adalah bahwa pembentukan sebuah badan yang barn untuk pencegahan penyiksaan tidak perlu dan akan bertumpang tindih dengan kerja dari organ-organ hak asasi manusia internasional dan regional yang sudah ada. Untuk mendukung penolakan tersebut, beberapa negara mengutip hal-hal berikut sebagai mekanisme-mekanisme kunjungan yang lebih dari cukup: Komite Menentang Penyiksaan memiliki kemampuan untuk melakukan ke negara¬negara pihak berdasarkan pasal 20 dari Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia; di tingkat Eropa Komite Pencegahan Penyiksaan menjalankan pengawasan dan kunjungan; Komisi Inter-Amerika HAM bisa melakukan kunjungan di dalam region tersebut; dan di tingkat internasional, Palang Merah Internasional menjalankan fungsi kunjungan berdasarkan ketentuan dalam Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahannya. Beberapa negara yakin bahwa Protokol Opsional hanya akan mengganggu ketimbang mendukung terhadap pelbagai mekanisme yang sudah ada itu.

Namun, argumen-argumen yang mendukung Protokol Opsional berpusat pada karakter distinktif dan barn dari sistem kunjungan yang ditampilkan dalam Protokol Opsional. Kalau mekanisme-mekanisme yang sudah ada itu bertindak setelah kekerasan terjadi, maka sistem yang baru (yang dikembangkan dalam Protokol Opsional itu) akan mengambil langkah-langkah pencegahan. Selanjutnya, sementara mekanisme-mekanisme yang sudah ada itu mempersalahkan secara publik negara-negara pelanggar dalam iklim konfrontasi, maka sistem yang barn justru membantu negara-negara tersebut melalui suatu proses yang handal untuk mengadakan dialog dan kerja sama. Selain itu, kerja sama di antara pelbagai sistem yang ada itu, termasuk Komite Menentang Penyiksaan, dan badan kunjungan yang barn itu akan saling menguatkan.

Konsep tentang mekanisme kunjungan internasional seperti ini lahir dari pemikiran seorang banker berkebangsaah Swiss, Jean-Jacques Gautier. Setelah memutuskan untuk mendarmabaktikan masa-masa pensiunnya untuk mencegah penyiksaan, ia mulai melakukan evaluasi yang menyeluruh dan cermat terhadap cara-cara yang sudah ada yang digunakan untuk memerangi praktik penyiksaan di pelbagai belahan dunia. Dari situ ia kemudian memusatkan perhatiannya pada terobosan-terobosannya sendiri. Ia menyimpulkan bahwa metode-metode yang dijalankan oleh Palang Merah Internasional berkenaan dengan para tahanan perang dan tahanan politik tidak diragukan lagi merupakan yang paling efektif dalam mencegah kesewenang-wenangan. Secara khusus ia terkesan pada bukti penurunan praktik penyiksaan di Iran dan Yunani setelah Palang Merah Internasional diberi akses terhadap fasilitas-fasilitas penahanan di kedua Negara tersebut. Selanjutnya, Jean-Jacques Gautier menyusun rencana menggalang dukungan untuk membangun sistem serupa untuk kunjungan regular ke tempat-tempat penahanan, yang tidak hanya terbatas pada situasi konflik dan hukum humaniter.

Indonesia memiliki komitmen sebagai negara yang menjunjung tinggi penghormatan, pemajuan dan perlindungan HAM yang tercermin dalam Pancasila dan telah diatur dalam Pasal 28 G ayat (1) dan (2) serta pasal 28 I ayat (1). Oleh karena itu, Indonesia telah mengagendakan untuk meratifikasi Protokol Opsional melalui RANHAM 2011-2014. Walaupun di tingkat internasional, Indonesia belum menandatangani Protokol Opsional tersebut yang bertujuan untuk pencegahan penyiksaan melalui mekanisme kunjungan suatu badan internasional dan nasional independen (sub komite) ke tempat-tempat penahanan. Hal ini sebagai perwujudan penghormatan dan pemahaman bahwa orang¬orang yang terampas kebebasannya berdasarkan hukum tetap memiliki hak untuk dilindungi dari tindakan-tindakan penyiksaan.

Penyusunan Naskah Akademik ditujukan sebagai bahan pertimbangan mengenai pentingnya meratifikasi Protokol Opsional Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia. Lebih lanjut kegunaan Naskah Akademik adalah untuk:
1.    Mengelaborasi Protokol Opsional yang perlu disahkan oleh Indonesia.
2.    Merumuskan perangkat hukum yang diperlukan untuk mengesahkan Protokol Opsional.
3.    Menguraikan implikasi pengesahan Protokol Opsional dari aspek politik, ekonomi, sosial dan budaya.
4.    Merumuskan landasan filosofis, sosiologis, yuridis dan politis dari pengesahan Protokol Opsional.

Penyusunan Naskah Akademik ditujukan sebagai bahan pertimbangan mengenai pentingnya meratifikasi Protokol Opsional Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia. Lebih lanjut kegunaan Naskah Akademik adalah untuk:
1.    Mengelaborasi Protokol Opsional yang perlu disahkan oleh Indonesia.
2.    Merumuskan perangkat hukum yang diperlukan untuk mengesahkan Protokol Opsional.
3.    Menguraikan implikasi pengesahan Protokol Opsional dari aspek politik, ekonomi, sosial dan budaya.
4.    Merumuskan landasan filosofis, sosiologis, yuridis dan politis dari pengesahan Protokol Opsional.