Galeri Kegiatan

Jakarta, 29-30 April 2009. Forum dialog Interaktif ini dilaksanakan berdasarkan kerangka kerjasama MOU antara Departemen Hukum dan HAM RI dengan Departemen Kejaksaan Agung Australia. Pengalaman di Australia dalam penafsiran peraturan tertulis, khususnya difokuskan pada penyusunan dan penafsiran definisi-definisi dan tentang UU Penafsiran perundang-undangan 1901 (Acts Interpretation Act/AIA). Persoalan yang signifikan di Indonesia adalah keseragaman penafsiran atas peraturan perundang-undangan, dan perlu ditegaskan bahwa sejak awal saya sama sekali tidak bermaksud menganjurkan agar Indonesia menyusun sebuah Undang-Undang Penafsiran Perundang-undangan. Bahkan di Australia, sebuah Undang-Undang Penafsiran Perundang-undangan hanyalah sekedar alat yang digunakan oleh penyusun rancangan peraturan dan penyusun kebijakan untuk menyusun rancangan peraturan perundang-undangan serta penafsirannya.

Senin, 30 Maret 2009. Kunjungan Dekan dan Mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Parahyangan ke Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan diterima oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan. Acara ini bertujuan untuk mengetahui lebih dalam mengenai Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan mempunyai visi yaitu menciptakan peraturan perundang-undangan yang baik, harmonis, dan dapat berlaku secara efektif di masyarakat serta meningkatkan kuantitas serta kualitas pejabat yang kompeten dalam perancangan peraturan perundang-undangan sebagai pejabat fungsional yang profesional, bermoral, mandiri, berwawasan luas, dan andal dalam penguasaan teknis dan substansi hukum.

Penyampaian materi Politik Peraturan Perundang-undangan yang disampaikan oleh Prof. DR. Bagir Manan, SH, Mcl. dalam acara Pelatihan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan (raining on Legislative Drafting) yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan bekerja sama dengan Center for International Legal Cooperation Nederlands. Dalam kesempatan tersebut Prof. Bagir menyampaikan terdapat paling tidak tiga syarat dalam pembuatan kebijakan, yaitu:
Pertama:  pejabat yang akan membuat/mengeluarkan kebijakan harus mempunyai wewenang yang diberikan oleh Undang-undang;
Kedua: tujuan atau manfaat kebijakan yang dibuat adalah sesuatu yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan;
Ketiga: pilihan-pilihan dari tindakan pengembilan kebijakan harus tunduk pada asas-asas penyelenggaraan administrasi negara.

Direktur Jenderal Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Abdul Wahid Masru, S.H., M.H. mewakili Menteri Hukum dan HAM membuka secara resmi acara Pelatihan Teknik Peraturan Perundang-undangan dan sekaligus mensosialisasikan Website Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (www.djpp.depkumham.go.id) di hadapan Delegasi Belanda dan para peserta Pelatihan Teknik Peraturan Perundang-undangan pada hari Senin 25 Januari 2010.

Direktur Publikasi, Kerjasama dan Pengundangan Drs. Zafrullah Salim, M.H. menyampaikan Laporan Persiapan dan Penyelenggaraan Pelatihan Teknik Peraturan Perundang-undangan kerjasama antara Kementerian Hukum dan HAM dengan Center for International Legal Cooperation (CILC) pada hari Senin, 25 januari 2010. Acara dihadiri oleh wakil Departemen Kehakiman Belanda, Kedutaan Belanda, CILC, dan para Peserta Pelatihan Teknik Peraturan Perundang-undangan.

Dalam rangka pelaksanaan pelatihan teknik peraturan perundang-undangan kerjasama antara Kementerian Hukum dan HAM RI  dengan Center for International Legal Cooperation (CILC) ,pada hari Senin 25 Januari 2010 Delegasi dari Center for International Legal Cooperation (CILC) disambut langsung oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Patrialis Akbar yang didampingi oleh Direktur Jenderal Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Abdul Wahid Masru, S.H., M.H.

Kunjungan DPRD Kabupaten Agam ke Direktorat Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah Pada Tanggal 11 Februari 2008. Kunjungan dilakukan dalam rangka Konsultasi Pansus DPRD Kab. Agam mengenai rancangan Perarturan daerah tentang Organisasi Perangkat Daerah. Dalam perteemuan tersebut, Delegasi DPRD Kabupaten Agam diterima oleh Direktorat Fasilitasi Perrancangan Peraturan Daerah - Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan.