Galeri Kegiatan

Acara pelantikan Menteri Kabinet Indonesia bersatu jilid II berlangsung hari Kamis, bertempat di Istana Negara, Jl. Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat. Usai acara pelantikan di Istana Negara, Menteri Hukum dan HAM yang baru, Patrialis Akbar dan Menteri Hukum dan HAM yang sebelumnya, Andi Mattalatta, menghadiri acara serah terima jabatan (sertijab) Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan di Jl. Merdeka Barat No. 15 Jakarta Pusat. Patrialis Akbar dan Andi Mattalatta hadir disana sebagai tamu undangan. Setelah menghadiri acara sertijab di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, keduanya langsung menuju Departemen Hukum dan HAM untuk mengikuti acara serah terima jabatan Menteri Hukum dan HAM, yang kini disandang Patrialis Akbar.

 

Dalam rangka restrukturisasi program dan kegiatan 2010-2014 di lingkungan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan dan Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana Surat Edaran Menteri Keuangan dan Bappenas Nomor:0142/M.PPN/06/2009 dan SE 1848/MK/2009 tentang Pedoman Reformasi Perencanaan dan Penganggaran. Acara Workshop yang diselenggarakan di Ruang Rapat Graha Soepomo tanggal 26 Agustus 2009 tersebut menjelaskan visi dan misi Departemen Hukum dan HAM RI, yaitu: Visi Departemen Hukum dan HAM adalah Masyarakat memperoleh kepastian hukum dan misinya yaitu Melindungi Hak Asasi Manusia dan Values: KIRAP antara lain: Kepentingan Masyarakat, Integritas, Responsif, Akuntabel, Profesional.

 

Acara pelatihan teknik perundang-undangan (Training on Legislative Drafting) antara Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan bekerjasama dengan CILC (Center For International Legal Cooperation) Netherlands yang berlangsung selama lima hari, tanggal 12-16 Oktober 2009. Paparan dari Maria Farida Indrati, S. mengenai hal-hal khusus dalam perundang-undangan : pendelegasian kewenangan, penyidikan, pencabutan peraturan perundang-undangan, perubahan peraturan perundang-undangan, penetapan PERPU menjadi Undang-Undang, Ratifikasi Perjanjian Internasional,

Pendelegasian Kewenangan antara lain atribusi adalah pemberian kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar  atau undan-undang kepada suatu lembaga negara/pemerintahan. Delegasi adalah pelimpahan kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kepada peraturan perundang yang lebih rendah, baik pelimpahan dinyatakan dengan tegas maupun tidak.

Saat ini CEDAW masih merasa prihatin terhadap perlunya undang-undang yang memperhatikan hak-hak asasi perempuan. Untuk itu, pemerintah Indonesia mempunyai pekerjaan rumah yang berkaitan dengan Undang-Undang yang masih diasumsikan sebagai bias gender antara lain RUU tentang kesehatan terutama hak-hak reproduksi perempuan yang dapat dilihat dari besarnya angka kematian ibu terutama di kota-kota kecil. Pada tahun 2000 yang lalu, sebenarnya Indonesia sudah dapat menekan angka kematian ibu. Namun sampai saat ini, angka kematian tersebut masih saja tinggi. Untuk itu kesehatan perempuan masih harus diperhatikan,  selain gizi buruk serta kematian bayi dan balita. Pekerjaan rumah lainnya adalah Undang-Undang tentang Penghapusan  Ras dan Etnis yang baru saja diselesaikan. Bagaimana penerapan hukumnya? Kemudian Undang-Undang Perkawinan, bagaimana aspek  hukum dan kebijakannya? Bagaimana upaya kita untuk menghapus peraturan perundang-undangan yang masih “mendiskreditkan” perempuan.

 

Pada Hari Jumat, 19 Maret 2010 Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Patrialis Akbar mengadakan pertemuan dengan Jajaran Pejabat Eselon I dan Eselon II di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pertemuan tersebut bertempat dilaksanakan di Ruang Rapat Soepomo Gedung Utama Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta Selatan. Tujuan diselenggarakannya pertemuan tersebut adalah selain membahas mengenai Hasil Kunjungan Peninjauan Ke Daerah dan Tim Ruislag, juga dimaksudkan ntuk membahas berbagai permasalahan yang dihadapi Unit-Unit Kerja Kementerian Hukum dan HAM dalam rangka peningkatan kinerja dalam rangka pencapaian tujuan yang telah digariskan.

Pelantikan Pejabat Esselon IIA dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM diselenggarakan pada 24 Pebruari 2010 yang bertempat di Graha pengayoman Kementerian Hukum dan HAM, dan pejabat yang dilantik sebanyak 21 orang, diantaranya dari Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan adalah Ny. Cholilah, SH, MHum sebagai Direktur Litigasi, dan dua pejabat lainnya yang mutasi yaitu DR. Wicipto Setiadi, SH, MH yang semula menjabat Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan menjadi Direktur Perancangan Peraturan Perundang-undangan dan Qomaruddin, SH, MH yang semula Direktur Litigasi menjadi Direktur Harmonisasi.

Jum’at, 24 April 2009. Pada Acara pelantikan, para Pejabat Eselon III dan IV di lingkungan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan dilantik langsung oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan dan dihadiri pula oleh para Pejabat Eselon II, III, dan IV di Lingkungan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan.

Para pejabat yang dilantik sebagai Pejabat Eselon III Achmad Hifzi, S.H. sebagai Kepala Bagian Tata Usaha Sekretariat Ditjen Peraturan Perundang-undangan, Mulyanto, S.H., M.H. sebagai Kasubdit Pengumpulan dan Pengolahan Data Direktorat Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah,  Tri Wahyuningsih, S.H., M.H. sebagai Kasubdit Pengundangan Peraturan Perundang-undangan pada Direktorat Publikasi, Kerjasama dan Pengundangan, Ahmad Khumaidi, S.H., M.H. sebagai Kasubdit Fasilitasi Bahan dan Analisis pada Direktorat Litigasi Perundang-undangan, Drs. Karjono, S.H., M.Hum. sebagai Kasubdit Perencanaan dan Evaluasi Direktorat Perancangan Peraturan Perundang-undangan.