Galeri Kegiatan

Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan bekerjasama dengan Pemerintah Amerika Serikat mengadakan Konferensi mengenai Pengendalian Perdagangan Strategispada tanggal 14-15 Mei 2013  di Hotel Aston Bogor

Kegiatan Konferensi dibuka oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan dan dihadiri :

- Kepala Divisi Hukum - Markas Besar Kepolisian RI
- Kepala Pusat Penerangan Hukum - Kejaksaan Agung RI
- Kepala Biro Hukum dan Organisasi - Kementerian Kesehatan RI
- Kepala Biro Hukum - Kementerian Pertahanan RI
- Kepala Biro Hukum dan Organisasi - Kementerian Perindustrian RI
- Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri - Kementerian Perdagangan RI
- Deputi Bidang Perundang-undangan - Kementerian Sekretaris Negara RI
- Kepala Biro Hukum - Kementerian Lingkungan Hidup RI
- Direktur Hukum - Kementerian Kementerian Luar Negeri RI

Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan,  Selasa, 26 April 2011 menyelenggarakan Sosialisasi Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Landas Kontinen Indonesia, di Hotel Maharani-Jakarta, dengan pembicara  Chariah, SH., MH., Ph.D, sebagai pembahas,  Dr. (Ing) Khafid dan I Wayan Parthiana, SH., MH., sebagai Narasumber,  Prof. Dr. Hasyim Djalal dan Moderator, Drs. Zafrullah Salim, MH.

Tujuan diselenggarakan Sosialisasi Rancangan Undang-Undang tentang Landas Kontinen Indonesia adalah untuk menampung masukan dan sumbangan pemikiran yang positif dan konstruktif  dari para peserta sosialisasi guna penyempurnaan sebelum RUU tersebut diajukan oleh Pemerintah untuk dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat RI (DPR RI).

Dalam rangka peningkatan pengetahuan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM RI, Rabu, 27 April 2011 menyelenggarakan ceramah dengan tema “Eksistensi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Dalam Sistem Perundang-undangan di Indonesia”. Pada kesempatan ini hadir sebagai pembicara adalah Hakim Mahkamah Konstitusi (Prof. Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H), sebagai narasumber adalah Guru Besar Hukum Tata Negara Direktur Pusat Studi Konstitusi (Saldi Isra) dan sebagai moderator adalah Direktur Perancangan Peraturan Perundang-undangan (Drs. Zafrullah Salim,M.H.).

Capacity Building merupakan sarana edukasi melalui aktifitas-aktifitas yang menarik. Melalui program ini peserta juga bisa mengeksplorasi alam dan berinteraksi dengan teman-temannya, dengan lebih akrab serta bersosialisasi terhadap lingkungan yang baru. Dalam rangka meningkatkan kinerja seseorang khususnya yang terkait dengan  perilaku, dirasa perlu tersediannya suatu program pelatihan yang terpadu, sistematik dan tepat yang dapat diimplementasikan secara bersama-sama. Salah satu upaya yang dapat ditempuh adalah melalui program Capacity Building (CB).

Bentuk dari Capacity Building ini merupakan suatu acara yang diadakan di alam terbuka yang mana di dalam acara tersebut para peserta akan dilatih fisik, mental dan disiplin untuk dapat mengahadapi berbagai rintangan dan dilatih untuk mencari solusinya  serta dilatih agar bisa bekerjasama dengan team (team work). Adapun rintangan-rintangan itu sebenarnya adalah merupakan suatu latihan untuk dapat mengantisipasi berbagai persoalan-persoalan yang mana di dalam kehidupan kita juga sering terjadi, jadi pada intinya  kita dilatih untuk dapat mencari jalan keluar apabila diri kita mengalami berbagai persoalan.

Ceramah Peningkatan Pengetahuan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan tentang Parameter Hak Asasi Manusia dan Gender dalam Penyusunan  Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Ceramah tanggal 10 Agustus 2009, dengan topik “ Parameter HAM dan Gender dalam Penyusunan Peraturan Perundang-undangan yang disampaikan oleh Dra. Sri Danti, M.A. (Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan). Sebagai Narasumber Prof. Harkrsituti Harkrisnowo, S.H., M.H., Ph.D. (Direktur Jenderal HAM, Departemen Hukum dan HAM RI) dan sebagai moderator Drs. Karjono, S.H., M.Hum. (Kepala Sub Direktorat Perencanaan dan Evaluasi Direktorat Perancangan Peraturan Perundang-undangan) Ceramah tersebut dihadiri oleh 50 Peserta yang merupakan wakil dari berbagai instansi pemerintah. Ceramah dibuka dan dipandu oleh moderator dengan mengemukakan bahwa kegiatan ceramah peningkatan pengetahuan tenaga perancang peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan ini merupakan ceramah ilmiah yang ditujukan untuk para perancang Peraturan Perundang-undangan  dengan tugas perancang peraturan perundang-undangan untuk menyiapkan, mengolah, dan merumuskan rancangan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya.

Rasulullah saw menganjurkan kepada kita untuk menghidupkan malam Ramadhan dengan memperbanyak sholat. Abu Hurairah r.a. menceritakan bahwa Nabi saw. Sangat mengajurkan qiyam ramadhan dengan tidak mewajibkannya. Kemudian Nabi saw. Bersabda, “Siapa yang mendirikan shalat di malam Ramadhan dengan penuh keimanan dan harapan, maka ia diampuni dosa-dosanya yang telah lampau.” (muttafaq alaih)

Dan fakta sejarah memberi bukti, sejak zaman Rasulullah saw. hingga kini, umat Islam secara turun temurun mengamalkan anjuran Rasulullah ini. Alhamdulillah. Tapi sayang, dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan di beberapa hal yang kadang mengganggu ikatan ukhuwah di kalangan umat. Seharusnya itu tak boleh terjadi jika umat tahu sejarah disyariatkannya shalat tarawih.

Acara Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia ke-64 diselenggarakan di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Diperingati oleh segenap jajaran Departemen Hukum dan Hak Asasai Manusia RI. Sebagai Inspektur Upacara Bapak Andi Mattalatta, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Pada acara Peringatan HUT Republik Indonesia kali ini, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia memberikan penghargaan Satya Lencana Karya Satya 30 tahun salah satunya adalah kepada Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Bapak Abdul wahid, S.H., M.H.

Pembangunan dibidang hukum sebagai tugas Departemen Hukum dan HAM, dilaksanakan dalam tiga aspek pembangunan, meliputi pembangunan dibidang  substansi hukum, pembangunan bidang Struktur Hukum dan pembangunan dibidang Budaya Hukum.