Sabtu, 19 April 2014
   
Text Size

Galeri Kegiatan dan kehumasan Ditjen. Peraturan Perundang-undangan

Sosialisasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana

Senin, 2 Mei 2011 - Bank Indonesia bersama dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI menyelenggarakan acara sosialisasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana  di Hotel Shangri-La-Jakarta, dengan tema “Menuju Kepastian Hukum Dalam Bertransfer Dana”. Sosialisasi tersebut menghadirkan pembicara dari unsur Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI), Andi Timo Pangerang, kemudian dari Kementerian Komunikasi dan Informasi, Ashwin Sasongko, dari Kementerian Hukum dan HAM RI, Wahiduddin Adams, dan dari Bank Indonesia, Aribowo.

   

Sosialisasi Rancangan Undang-Undang tentang Landas Kontinen Indonesia

Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan,  Selasa, 26 April 2011 menyelenggarakan Sosialisasi Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Landas Kontinen Indonesia, di Hotel Maharani-Jakarta, dengan pembicara  Chariah, SH., MH., Ph.D, sebagai pembahas,  Dr. (Ing) Khafid dan I Wayan Parthiana, SH., MH., sebagai Narasumber,  Prof. Dr. Hasyim Djalal dan Moderator, Drs. Zafrullah Salim, MH.

Tujuan diselenggarakan Sosialisasi Rancangan Undang-Undang tentang Landas Kontinen Indonesia adalah untuk menampung masukan dan sumbangan pemikiran yang positif dan konstruktif  dari para peserta sosialisasi guna penyempurnaan sebelum RUU tersebut diajukan oleh Pemerintah untuk dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat RI (DPR RI).

   

Eksistensi PERPPU Dalam Sistem Perundang-undangan di Indonesia

Dalam rangka peningkatan pengetahuan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM RI, Rabu, 27 April 2011 menyelenggarakan ceramah dengan tema “Eksistensi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Dalam Sistem Perundang-undangan di Indonesia”. Pada kesempatan ini hadir sebagai pembicara adalah Hakim Mahkamah Konstitusi (Prof. Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H), sebagai narasumber adalah Guru Besar Hukum Tata Negara Direktur Pusat Studi Konstitusi (Saldi Isra) dan sebagai moderator adalah Direktur Perancangan Peraturan Perundang-undangan (Drs. Zafrullah Salim,M.H.).

   

Workshop Strategy Allignment dalam rangka Penyusunan Indikator Kinerja

Dalam rangka restrukturisasi program dan kegiatan 2010-2014 di lingkungan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan dan Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana Surat Edaran Menteri Keuangan dan Bappenas Nomor:0142/M.PPN/06/2009 dan SE 1848/MK/2009 tentang Pedoman Reformasi Perencanaan dan Penganggaran. Acara Workshop yang diselenggarakan di Ruang Rapat Graha Soepomo tanggal 26 Agustus 2009 tersebut menjelaskan visi dan misi Departemen Hukum dan HAM RI, yaitu: Visi Departemen Hukum dan HAM adalah Masyarakat memperoleh kepastian hukum dan misinya yaitu Melindungi Hak Asasi Manusia dan Values: KIRAP antara lain: Kepentingan Masyarakat, Integritas, Responsif, Akuntabel, Profesional.

 

   

Pelatihan Teknik Perundang-undangan (Training on Legislative Drafting) bekerjasama dengan CILC

Acara pelatihan teknik perundang-undangan (Training on Legislative Drafting) antara Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan bekerjasama dengan CILC (Center For International Legal Cooperation) Netherlands yang berlangsung selama lima hari, tanggal 12-16 Oktober 2009. Paparan dari Maria Farida Indrati, S. mengenai hal-hal khusus dalam perundang-undangan : pendelegasian kewenangan, penyidikan, pencabutan peraturan perundang-undangan, perubahan peraturan perundang-undangan, penetapan PERPU menjadi Undang-Undang, Ratifikasi Perjanjian Internasional,

Pendelegasian Kewenangan antara lain atribusi adalah pemberian kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar  atau undan-undang kepada suatu lembaga negara/pemerintahan. Delegasi adalah pelimpahan kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kepada peraturan perundang yang lebih rendah, baik pelimpahan dinyatakan dengan tegas maupun tidak.

   

Serah Terima Jabatan, Pisah Sambut dan Pelepasan Menteri Hukum dan HAM RI tanggal 22 Oktober 2009

Acara pelantikan Menteri Kabinet Indonesia bersatu jilid II berlangsung hari Kamis, bertempat di Istana Negara, Jl. Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat. Usai acara pelantikan di Istana Negara, Menteri Hukum dan HAM yang baru, Patrialis Akbar dan Menteri Hukum dan HAM yang sebelumnya, Andi Mattalatta, menghadiri acara serah terima jabatan (sertijab) Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan di Jl. Merdeka Barat No. 15 Jakarta Pusat. Patrialis Akbar dan Andi Mattalatta hadir disana sebagai tamu undangan. Setelah menghadiri acara sertijab di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, keduanya langsung menuju Departemen Hukum dan HAM untuk mengikuti acara serah terima jabatan Menteri Hukum dan HAM, yang kini disandang Patrialis Akbar.

 

   

Halaman 2 dari 6 halaman

Gabung di Komunitas


Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6 - 7 Jakarta Selatan
Telp. (021) 5221618 Fax. (021) 5265480
Email: admin @ djpp.info
www.djpp.kemenkumham.go.id
www.ditjenpp.kemenkumham.go.id