Kamis, 18 Desember 2014
   
Text Size

Galeri Kegiatan dan kehumasan Ditjen. Peraturan Perundang-undangan

Rancangan Naskah Akademik Pengesahan Protokol Opsional Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan martabat manusia

Proses pembentukan Protokol Opsional Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia (selanjutnya disebut Protokol Opsional) berlangsung pada saat yang sama dengan Konvensi Menentang Penyiksaan. Sekelompok organisasi internasional juga merancang sebuah bentuk baru badan hak asasi manusia internasional untuk memerangi penyiksaan, yang akan mencegah, bukan sekadar bereaksi, pada kekerasan dan berpijak di atas prinsip dialog ketimbang konfrontasi dengan Negara. Mengingat watak tertutup dari penyiksaan, yang terjadi secara luas di pelbagai tempat penahanan yang tertutup dari perhatian publik, sistem yang dikembangkan itu mesti didasarkan pada inspeksi regular oleh pakar-pakar independen ke pelbagai tempat penahanan kapan pun.

   

Konferensi Pengendalian Perdagangan Strategis Kerja Sama Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan dengan Departemen Kehakiman - Kedutaan Besar Amerika Serikat

Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan bekerjasama dengan Pemerintah Amerika Serikat mengadakan Konferensi mengenai Pengendalian Perdagangan Strategispada tanggal 14-15 Mei 2013  di Hotel Aston Bogor

Kegiatan Konferensi dibuka oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan dan dihadiri :

- Kepala Divisi Hukum - Markas Besar Kepolisian RI
- Kepala Pusat Penerangan Hukum - Kejaksaan Agung RI
- Kepala Biro Hukum dan Organisasi - Kementerian Kesehatan RI
- Kepala Biro Hukum - Kementerian Pertahanan RI
- Kepala Biro Hukum dan Organisasi - Kementerian Perindustrian RI
- Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri - Kementerian Perdagangan RI
- Deputi Bidang Perundang-undangan - Kementerian Sekretaris Negara RI
- Kepala Biro Hukum - Kementerian Lingkungan Hidup RI
- Direktur Hukum - Kementerian Kementerian Luar Negeri RI

   

Sosialisasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana

Senin, 2 Mei 2011 - Bank Indonesia bersama dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI menyelenggarakan acara sosialisasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana  di Hotel Shangri-La-Jakarta, dengan tema “Menuju Kepastian Hukum Dalam Bertransfer Dana”. Sosialisasi tersebut menghadirkan pembicara dari unsur Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI), Andi Timo Pangerang, kemudian dari Kementerian Komunikasi dan Informasi, Ashwin Sasongko, dari Kementerian Hukum dan HAM RI, Wahiduddin Adams, dan dari Bank Indonesia, Aribowo.

   

Sosialisasi Rancangan Undang-Undang tentang Landas Kontinen Indonesia

Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan,  Selasa, 26 April 2011 menyelenggarakan Sosialisasi Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Landas Kontinen Indonesia, di Hotel Maharani-Jakarta, dengan pembicara  Chariah, SH., MH., Ph.D, sebagai pembahas,  Dr. (Ing) Khafid dan I Wayan Parthiana, SH., MH., sebagai Narasumber,  Prof. Dr. Hasyim Djalal dan Moderator, Drs. Zafrullah Salim, MH.

Tujuan diselenggarakan Sosialisasi Rancangan Undang-Undang tentang Landas Kontinen Indonesia adalah untuk menampung masukan dan sumbangan pemikiran yang positif dan konstruktif  dari para peserta sosialisasi guna penyempurnaan sebelum RUU tersebut diajukan oleh Pemerintah untuk dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat RI (DPR RI).

   

Eksistensi PERPPU Dalam Sistem Perundang-undangan di Indonesia

Dalam rangka peningkatan pengetahuan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM RI, Rabu, 27 April 2011 menyelenggarakan ceramah dengan tema “Eksistensi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Dalam Sistem Perundang-undangan di Indonesia”. Pada kesempatan ini hadir sebagai pembicara adalah Hakim Mahkamah Konstitusi (Prof. Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H), sebagai narasumber adalah Guru Besar Hukum Tata Negara Direktur Pusat Studi Konstitusi (Saldi Isra) dan sebagai moderator adalah Direktur Perancangan Peraturan Perundang-undangan (Drs. Zafrullah Salim,M.H.).

   

Workshop Strategy Allignment dalam rangka Penyusunan Indikator Kinerja

Dalam rangka restrukturisasi program dan kegiatan 2010-2014 di lingkungan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan dan Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana Surat Edaran Menteri Keuangan dan Bappenas Nomor:0142/M.PPN/06/2009 dan SE 1848/MK/2009 tentang Pedoman Reformasi Perencanaan dan Penganggaran. Acara Workshop yang diselenggarakan di Ruang Rapat Graha Soepomo tanggal 26 Agustus 2009 tersebut menjelaskan visi dan misi Departemen Hukum dan HAM RI, yaitu: Visi Departemen Hukum dan HAM adalah Masyarakat memperoleh kepastian hukum dan misinya yaitu Melindungi Hak Asasi Manusia dan Values: KIRAP antara lain: Kepentingan Masyarakat, Integritas, Responsif, Akuntabel, Profesional.

 

   

Halaman 2 dari 6 halaman

Gabung di Komunitas


Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6 - 7 Jakarta Selatan
Telp. (021) 5221618 Fax. (021) 5265480
Email: admin @ djpp.info
www.djpp.kemenkumham.go.id
www.ditjenpp.kemenkumham.go.id