Selasa, 01 September 2015
   
Text Size

Galeri Kegiatan dan kehumasan Ditjen. Peraturan Perundang-undangan

Forum Evaluasi Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2014

Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan menyelenggarakan acara Forum Evaluasi Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2014 di Swiss Belhotel Jakarta tanggal 11-12 November 2014. Kegiatan Forum Evaluasi Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2014 ini dilaksanakan dalam rangka konsolidasi antar biro hukum yang ada di kementerian/lembaga yang tugas dan fungsinya berkaitan langsung dalam mempersiapkan rancangan peraturan perundang-undangan yang diprakarsai oleh kementerian/lembaganya dan bertujuan untuk memperkuat koordinasi dan meningkatkan kerja sama di antara biro hukum yang ada di kementerian/lembaga guna mendukung kelancaran tugas dan fungsi pengharmonisasian peraturan perundang-undangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Dalam kegiatan forum ini akan dibicarakan mengenai penguatan sinergi antar kementerian dan lembaga dalam pengharmonisasian peraturan perundang-undangan guna membentuk peraturan perundang-undangan yang baik, responsif, aspiratif, implementatif, dan demokratis. Dalam kegiatan Forum Evaluasi Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan ini akan menyajikan beberapa topik dan makalan yang akan sampaikan oleh beberapa narasumber antara lain:

Baca Selanjutnya: Forum Evaluasi Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2014

   

Kunjungan Mahasiswa Universitas Galuh Ciamis

Kamis (4/2/2014) Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (Ditjen PP) menerima kunjungan Mahasiswa Universitas Galuh – Ciamis yang mengadakan Kuliah Kerja Lapangan. Acara tersebut dibuka oleh Plt. Dirjen PP Bapak Dr. Mualimin Abdi, S.H., M.H. yang menyampaikan selamat datang kepada Mahasiswa serta memperkenalkan sekilas mengenai profil Ditjen PP, setelah itu dilanjutkan dengan pemutaran Film Dokumenter tentang Penyusunan Peraturan Perundang-undangan.

Setelah pemutaran Film tersebut, dilanjutkan dengan pemaparan yang disampaikan oleh Ibu Cahyani Suryandari, S.H., M.H. (Kasubdit Perencanaan dan Perancangan) mengenai tahapan dan proses penyusunan peraturan perundang-undangan, Bapak Achfadz, S.H. (Direktur Pengundangan, Publikasi, dan Kerja Sama Peraturan Perundang-undangan) yang menyampaikan mengenai proses pengundangan peraturan perundang-undangan.

Baca Selanjutnya: Kunjungan Mahasiswa Universitas Galuh Ciamis

   

Kunjungan Univesitas Indonesia dan University Malaya

Selasa (4/2/2014), Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan menerima kunjungan mahasiswa Universitas Indonesia dan Universitas Malaya yang mengadakan study banding mengenai penyusunan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Acara dibuka oleh Direktur Pengundangan, Publikasi dan Kerja Sama Bapak Achfadz, S.H. yang menyampaikan selamat Datang kepada para mahasiswa dan memperkenalkan sekilas mengenai Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan. Selanjutnya dari perwakilan mahasiswa yang dipimpin oleh Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Indonesia menyampaikan permohonan maaf atas keterlambatan dikarenakan hal teknis yang terjadi dalam perjalanan serta menjelaskan maksud dan tujuan dari studi banding serta memperkenalkan para mahasiswa tersebut.

Setelah itu acara dilanjutkan dengan pemuparan film documenter tentang penyusunan peraturan perundang-undangan, serta Tanya jawab mengenai hukum di Indonesia.

Baca Selanjutnya: Kunjungan Univesitas Indonesia dan University Malaya

   

Harmonisasi dan Sinkronisasi Peraturan Perundang-undangan Mendorong Penyempurnaan Tata Kelola Hutan dan Lahan Gambut

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam (TAP MPR IX) telah mengamanatkan antara lain untuk melakukan pengkajian ulang terhadap berbagai peraturan perundang-undangan terkait sumber daya alam dalam rangka tercapainya kepastian dan perlindungan hukum serta keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sejalan dengan TAP MPR IX, Presiden melalui Inpres Nomor 10 Tahun 2011 yang diperpanjang dengan Inpres Nomor 6 Tahun 2013 mengamanatkan penundaan pemberian izin baru dan penyempurnaan hutan alam primer dan lahan gambut. Hal mana juga tertuang dalam Nota Kesepakatan Rencana Aksi Bersama 12 Kementerian dan Lembaga untuk Percepatan Pengukuhan Kawasan Hutan (NKB 12 KA), Strategi Nasional REDD+, dan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2011-2014.

Baca Selanjutnya: Harmonisasi dan Sinkronisasi Peraturan Perundang-undangan Mendorong Penyempurnaan Tata Kelola Hutan dan Lahan Gambut

   

Kunjungan Delegasi Korea International Cooperation Agency (KOICA)

Kamis, 20 Juni 2013 bertempat di ruang rapat Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan dilaksanakan pertemuan antara Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan dengan perwakilan dari Delegasi KOICA

Dalam pertemuan tersebut disampaikan bahwa pertemuan ini merupakan pertemuan lanjutan dalam rangka menindaklanjuti proposal kerja sama yang telah diajukan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan kepada KOICA. Pimpinan rapat  memaparkan tugas dan fungsi Direktorat Pengundangan, Publikasi, dan Kerja Sama Peraturan Perundang-undangan kepada delegasi KOICA, selanjutnya mempersilahkan delegasi KOICA untuk menjelaskan maksud kunjungannya.

Baca Selanjutnya: Kunjungan Delegasi Korea International Cooperation Agency (KOICA)

   

Rancangan Naskah Akademik Pengesahan Protokol Opsional Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan martabat manusia

Proses pembentukan Protokol Opsional Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia (selanjutnya disebut Protokol Opsional) berlangsung pada saat yang sama dengan Konvensi Menentang Penyiksaan. Sekelompok organisasi internasional juga merancang sebuah bentuk baru badan hak asasi manusia internasional untuk memerangi penyiksaan, yang akan mencegah, bukan sekadar bereaksi, pada kekerasan dan berpijak di atas prinsip dialog ketimbang konfrontasi dengan Negara. Mengingat watak tertutup dari penyiksaan, yang terjadi secara luas di pelbagai tempat penahanan yang tertutup dari perhatian publik, sistem yang dikembangkan itu mesti didasarkan pada inspeksi regular oleh pakar-pakar independen ke pelbagai tempat penahanan kapan pun.

Baca Selanjutnya: Rancangan Naskah Akademik Pengesahan Protokol Opsional Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan martabat manusia

   

Halaman 2 dari 7 halaman

Gabung di Komunitas


Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6 - 7 Jakarta Selatan
Telp. (021) 5221618 Fax. (021) 5265480
Email: admin @ djpp.info
www.djpp.kemenkumham.go.id
www.ditjenpp.kemenkumham.go.id