Selasa, 02 September 2014
   
Text Size
Selamat Datang, Pengunjung
Mohon Login atau Register.    Lupa Password?

PERATURAN DESA DIUNDANGKAN DI MANA?
(1 viewing) (1) Pengunjung
Ke BawahHalaman: 1
TOPIK: PERATURAN DESA DIUNDANGKAN DI MANA?
#467
PERATURAN DESA DIUNDANGKAN DI MANA? 2 Tahun, 9 Bulan yang lalu Karma: 1
Mohon pendapatnya, sehubungan telah diberlakukannya UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUUan , sama sekali tidak disebutkan di mana Peraturan desa diundangkan. Sebelumnya dalam UU No 10 Tahun 2004 yang telah dicabut menegaskan bahwa Peraturan Desa diundangkan dalam Berita Daerah. Mohon Pendapatnya, di manakah Peraturan Desa diundangkan?
ale88
Alexander (ale88)
Baru Bergabung
Jumlah Posting: 2
graphgraph
User yang Offline Click here to see the profile of this user
Akses user yg tidak mendaftar tidak diaktifkan.
 
#490
Re:PERATURAN DESA DIUNDANGKAN DI MANA? 2 Tahun, 7 Bulan yang lalu Karma: 0
berdasarkan UU no 12 tahun 2012, memang tidak disebutkan tentang peraturan desa, dengan demikian bahwa peraturan desa juga tidak perlu adanya pengundangan di lembaran daerah, sehingga kedudukan peraturan desa sudah tidak menjadi hierarki peraturan perundang-undangan, tetapi yang diakui adalah peraturan kepala desa.
mirsahwal
mirsahwal (mirsahwal)
Baru Bergabung
Jumlah Posting: 1
graphgraph
User yang Offline Click here to see the profile of this user
Akses user yg tidak mendaftar tidak diaktifkan.
 
#495
Re:PERATURAN DESA DIUNDANGKAN DI MANA? 2 Tahun, 6 Bulan yang lalu Karma: 0
dengan penjelasan tersebut, bagaimana nasib peraturan desa? apa masih tetap eksis? padahal sesuai UU no 12 tahun 2011 tidak diakui lagi sebagai peraturan perundang-undangan. hal ini akan membawa dampak yang komplek terkait pengaturan Desa, mulai dari UU no 32 tahun 2004, PP no 72 tahun 2005, dan permendagri no 29 tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, dimana dalam pasal-pasalnya mengatur:
Pasal 3
Jenis Peraturan Perundang-undangan pada tingkat Desa meliputi :
a. Peraturan Desa;
b. Peraturan Kepala Desa;
c. Keputusan kepala desa.

Pasal 4
(1) Materi muatan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat, serta penjabaran lebih lanjut dari ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
(2) Materi muatan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah penjabaran pelaksanaan Peraturan Desa yang bersifat pengaturan.
(3) Materi muatan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c adalah penjabaran pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang bersifat penetapan.

dengan posisi ini akan menimbulkan problem hukum di desa, dimana APBdes, pungutan desa, dan pengaturan lainnya akan ditetapkan kalau tidak di peraturan desa?

dengan tidak diakuinya peraturan desa sebagai peraturan perundang-undangan, maka fungsi BPD juga akan mengalami perubahan yang krusial, karena salah satu fungsinya adalah menetapkan peraturan desa bersama kepala desa.

apakah hal ini tidak diperhatikan waktu nyusun UU no 12 tahun 2011? mohon penjelasannya. atau bisa dikirim ke email saya:denic.sh@gmail.com
denic
denic (denic)
Baru Bergabung
Jumlah Posting: 6
graphgraph
User yang Offline Click here to see the profile of this user
Akses user yg tidak mendaftar tidak diaktifkan.
 
#601
Re:PERATURAN DESA DIUNDANGKAN DI MANA? 1 Tahun, 8 Bulan yang lalu Karma: 1
Peraturan Desa tidak disebutkan secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Desa tidak termasuk dalam hirarki peraturan perundang-undangan. Selanjutnya ketentuan Pasal 8 ayat (2) menyatakan bahwa Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Bila kita lihat dalam Pasal 8 ayat (1), jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,………….Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota,Kepala Desa atau yang setingkat. Bila dilihat maka Peraturan yang dimaksud dalam ketentuan tersebut adalah Peraturan Kepala Desa, sebab dalam Pasal 8 ayat (1) dinyatakan bahwa jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup pula yang ditetapkan oleh Gubernur, Bupati/Walikota yang tentunya yang dimaksud adalah Pergub, Perbup/Perwali dan bukan Perda. Peraturan Desa memang pada akhirnya ditetapkan oleh Kepala Desa namun yang perlu dicermati bahwa Peraturan Desa tidak ditetapkan sepihak seperti Perkades, sebab Perdes dibentuk dan disetujui bersama oleh Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa.
Seharusnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 memasukkan secara tegas Peraturan Desa sebagai peraturan perundang-undangan, sebab seperti kita ketahui bahwa Desa merupakan bentuk pemerintahan terendah dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Desa merupakan ujung tombak pemerintahan di Indonesia yang memiliki pemerintahan sendiri yang otonom. Desa bukanlah bawahan kecamatan, karena kecamatan merupakan bagian dari perangkat daerah kabupaten/kota, dan desa bukan merupakan bagian dari perangkat daerah.
Apalagi dalam pelaksanaan pemerintahannya, Desa mutlak membutuhkan Peraturan Desa. Salah satunya adalah terlihat pada proses penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang tentunya memerlukan persetujuan kedua belah pihak yakni BPD sebagai wakil masyarakat di Desa, dan Kades. Ketentuan Pasal 73 ayat (3) PP Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa menyatakan bahwa “Kepala Desa bersama BPD menetapkan APB Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa.” Dengan demikian patut dipertanyakan kepada penyusun UU Nomor 12 Tahun 2011, apa alasan mereka membuang Peraturan Desa yang dengan sangat tegas diakui keberadaannya pada undang-undang sebelumnya yakni UU Nomor 10 Tahun 2004. Para penyusun UU Nomor 12 Tahun 2011 seharusnya melihat secara menyeluruh dan tidak bisa membuang begitu saja Peraturan Desa sebagai peraturan perundang-undangan yang sangat dibutuhkan oleh ujung tombak pemerintahan di negeri ini.
ale88
Alexander (ale88)
Baru Bergabung
Jumlah Posting: 2
graphgraph
User yang Offline Click here to see the profile of this user
Terakhir diedit: 2013/05/10 09:11 Oleh ale88.Alasan: Menyempurnakan
Akses user yg tidak mendaftar tidak diaktifkan.
 
Ke AtasHalaman: 1

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6 - 7 Jakarta Selatan
Telp. (021) 5221618 Fax. (021) 5265480
Email: admin @ djpp.info
www.djpp.kemenkumham.go.id
www.ditjenpp.kemenkumham.go.id